Badawi Tolak Pembauran Ras di Partai

KUALA LUMPUR, SENIN - Perdana Menteri Malingsia Abdullah Ahmad Badawi telah memveto sebuah proposal berisikan pembauran partai agar tidak lagi berdasarkan ras. Proposal itu khususnya bertujuan merombak basis keanggotaan 14 partai yang tergabung dalam Barisan Nasional.

Barisan Nasional (BN) adalah gabungan dari 14 partai yang memerintah Malingsia, di dalamnya termasuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Para pendukung partai mengusulkan pembauran dengan alasan hal itu bisa mentransformasikan Malingsia. Walau tergabung dalam BN, semua partai itu memiliki basis berdasarkan ras.

Hampir semua partai di Malingsia didasarkan pada garis ras. Komponen partai di BN terdiri dari partai-partai yang juga berbasiskan ras, seperti ras Melayu, India, dan China.

Kritik mengatakan struktur itu, yang terbentuk 50 tahun lalu setelah berakhirnya penjajahan Inggris, sudah ketinggalan zaman.

Berperan memecah bangsa

Bahkan, dikatakan, pembentukan partai berbasis ras itu telah turut pula berperan meningkatkan segregasi ras yang membuahkan ketegangan antar-ras.

Akan tetapi, Badawi mengatakan bahwa sistem partai berdasarkan ras itu merupakan jaminan bagi semua jenis ras dalam menyampaikan aspirasi lewat partai mereka. Dengan alasan itu, partai berbasiskan ras tetap diperlukan.

"Saya tidak hendak mengatakan bahwa pembauran itu tidak mungkin, tetapi sekarang ini perubahan tidak akan praktis," kata Ahmad Badawi sebagaimana dikutip The New Straits Times, Senin (8/10).

Badawi mengatakan bahwa di bawah sistem yang mempersatukan semua pihak (lewat BN), faksi-faksi dari berbagai kelompok etnis akan bersatu dan mencalonkan masing-masing jagoannya. "Pendekatan sekarang ini masih baik karena mengizinkan semua ras untuk menyampaikan aspirasinya," kata Badawi.

Ketua Gerakan Pemuda Mah Siew Keong dalam konferensi pemuda yang digelar pekan lalu mengusulkan agar anggota koalisi Barisan Nasional membaur saja ke dalam satu partai. Hal ini bertujuan meningkatkan persatuan Malingsia.

Kongres India Malingsia, komponen BN, juga tidak setuju dengan pembauran. "Jika berbaur, maka hak minoritas akan hilang," kata Samy Vellu, Ketua Kongres India Malingsia. (AFP/MON)