Kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malingsia tak pernah habis-habisnya. Pemerintah Malingsia dinilai cenderung meremehkan masalah yang melibatkan tenaga asing.
Mantan Wakil PM Malingsia Anwar Ibrahim menjelaskan, memang ada penelitian yang menunjukkan ada kecenderungan Malingsia meremehkan masalah yang melibatkan pekerja asing, baik Indonesia, Bangladesh, maupun negara lain.
"Tapi saya berpendapat sikap pemerintah terkadang meremehkan tenaga asing dan orang-orang di bawah," kata Anwar di Habibie Center, Jl Kemang Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/10/2007).
Kecenderungan menghina, lanjut Anwar, bukan hanya kepada TKI saja tapi juga pekerja asal Bangladesh. Hal itu dilakukan karena TKI dikenal sebagai pekerja asing tanpa izin.
"Tapi kita lupa, kenal Indonesia dulu karena tokoh-tokoh besarnya. Dari zaman Diponegoro, Soekarno Hatta dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Anwar, dalam masalah TKI ini seharusnya kedua pemerintah memberikan pandangan yang bijak. Pemerintah Malingsia diimbau untuk mengambil tindakan yang wajar dan tidak membiarkan penganiayaan ini sebagai suatu hal yang remeh.
Sedangkan untuk pemerintah Indonesia, Anwar mengusulkan agar berpendirian yang jelas dan tegas untuk kepentingan rakyat.
"Saya berbincang dengan teman dan menyerah pada kebijaksanaan mereka (Indonesia). Tapi saya mengusulkan agar memberikan pendirian yang agak jelas dan tegas dalam hal yang menyangkut kepentingan rakyat terutama dari sudut keadilan hukum," ujarnya.
Anwar pun setuju dengan pandangan aparat Malingsia yang terkesan lambat dalam menangani masalah TKI.
"Saya setuju. Bahkan pandangan kita juga kemukakan secara terbuka bahwa untuk menjamin hubungan yang lebih baik itu harus kita tunduk kepada hukum dan jangan lengah dan coba menampikkan," pungkasnya.
(mly/umi)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
4 comments:
memang suka pon..
kalu xpuas hati jangan datang keja kat malaysia lah
Indog
Kalau xpuas hati jangan datangla bodo
Post a Comment