Pemerintah Indonesia seharusnya tak perlu mengirimkan kapal perang, tetapi mengedepankan jalur diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan Indonesia-Malingsia.
Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malingsia Datuk Seri Syed Hamid Albar, Kamis (3/3), di Kuala Lumpur. "Bagi saya, jika ada masalah, mereka (Indonesia) bisa menyampaikan protes melalui jalur diplomasi dan kami akan meresponsnya," ujarnya setelah bertemu dengan Menlu Filipina Alberto Romulo.
Sementara itu, Perusahaan Perminyakan Malingsia, Petronas, mengakui telah memberikan konsesi kepada perusahaan Shell untuk mencari minyak di daerah Ambalat Kalimantan, namun jika timbul masalah maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan Malingsia.
"Kami memang memberikan konsesi kepada Shell," kata Direktur Utama Petronas Pan Sri Dato Sri Mohammad Hasan Marican kepada pers usai menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis sore.
Masalah ini dijelaskan Marican ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan tentang daerah Ambalat yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan yang diklaim oleh Indonesia dan Malingsia sebagai bagian wilayah mereka. Akibat pemberian konsesi tersebut maka TNI AL telah mengirimkan lima kapal perangnya ke Ambalat untuk membuktikan kepada Malingsia bahwa daerah itu merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia.
Duduk bersama
Syed Hamid mengatakan, Indonesia mempunyai hak mengirimkan kapal perang untuk melakukan patroli di wilayahnya. Hal yang sama juga berlaku buat Malingsia. Syed hanya mengimbau agar kedua negara dapat menahan diri dan tidak menciptakan ketegangan. "Saya kira tidak perlu menciptakan situasi yang dapat menimbulkan ketegangan.
Dia menambahkan, Malingsia tidak akan melakukan tindakan apapun di luar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional. Syed yakin persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik. "Saya rasa Kuala Lumpur dan Jakarta memiliki hubungan yang sangat dekat. Tidak ada yang membuat kita tidak dapat duduk bersama menyelesaikan masalah," katanya.(Bernama/Nik)
Source: Kompas
No comments:
Post a Comment