dapet dari milis
------------------------
Sent: Thursday, November 01, 2007 12:59 PM
Subject: Fw: Kisah Sedih Rekan Kita di KL (Jasmine Sembiring)
KISAH NYATA REKAN KITA BANK NIAGA KERJA DI KUALA LUMPUR
(Sdri. JASMINE SEMBIRING - CIMB)
Dear All,
Kisah ini ditulis oleh Jasmine langsung lewat SMS HP nya. Redaktur tidak melebihkan ataupun mengurangi seluruh kalimat dalam SMS yang dikirim ke HP rekan kita Bank Niaga yang di Jakarta. For info kejadian ini terjadi 2 hari yang lalu disalah satu mall di Kuala Lumpur..Sangat menyedihkan..Mudah-mudahan tidak terjadi lagi..Kita Doakan deh..
"Guys, masih inget cerita2 harrasment WNI di Mall khan? well, pagi ini gw baru aja ngalaminnya, dari hal kecil, polisi mau ngajak kenalan (please dech!) begitu tau gw foreigner cara ngomongnya lsg berubah banget!...yg awalnya manis eh .... lsg bentak2. Trus parahnya gw pake dituduh nabrak mobil mereka lagi, gw di marah2in gak tau deh berapa lama, dituduh illegal immigrant sgala, pdhal passport gw udah sama mereka, tanpa penjelasan lebih lanjut gw dibawa ke kantor polisi, (padahal gw juga gak tau salah gw apa). Udah lamaa baru bs ngomong bhw gw org CIMB, HRD Rep gw datang dan jelasin status gw, bru dech sikap mrk lsg brubah lg gt. Anehnya tuduhan gw nabrak mbl polisi lsg ilang gt aja (jelas2 gak terbukti, mbl gw & mbl polisinya mulus gt). Skarang gw masih gmeteran siy (shock banget), tp ya Alhamdulillah aja casenya udah beres, gw bahkan gak tau hrs lapor KBRI apa gak, satu sisi gw pgn blg biar kesel2nya gw agak reda, tapi disisi lain keadaan Ind-Mal udah panas gini kalo gw lapor malah takut bikin tambah runyam & blow up kmana2. ah gak tau deh, yg jelas, I'm so thankfull it's all over. Yak, skianlah info pagi ini, oiya incase u guys wondering, I'm fine now, cuma pgn curhat aja, miss u all guys! take care"
Thursday, November 1, 2007
Tuesday, October 30, 2007
Elite Politik Malingsia Angkuh
Jakarta, kompas - Mantan Wakil PM Malingsia Anwar Ibrahim meminta agar Indonesia membedakan pandangan umum rakyat Malingsia terhadap Indonesia dengan sikap yang diambil Pemerintah Malingsia.
"Politik (Malingsia) sekarang sangat jelek dan sentimen rakyatnya harus dididik. Orang Malingsia bukannya tidak peduli dengan apa yang terjadi, tetapi dia tidak tahu karena media tidak memberitakan sama sekali," kata tokoh yang pernah dipenjarakan semasa Mahathir Mohamad berkuasa itu.
Anwar datang ke Jakarta untuk menyampaikan pandangannya mengenai hubungan Indonesia-Malingsia atas undangan The Habibie Center, Senin (29/10).
Oleh karena tidak diberitakan media, kalaupun diberitakan sangat kecil porsinya, tambah Anwar, rakyat Malingsia tidak tahu apa yang terjadi sehingga sering kali menganggap mengapa rakyat Indonesia begitu cemburu dengan keberhasilan Malingsia. "Bukan itu soalnya," tegasnya.
Dia mengajak seluruh rakyat Indonesia maupun rakyat Malingsia untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai saudara dan tetangganya itu, sebagaimana dimiliki para tokoh kedua negara pada masa lalu. "Isu menjadi panas justru karena keadaan sudah gawat. Sudah hilang rasa kasih sebagai tetangga, sahabat, sehingga isu yang kecil pun menjadi panas," kata tokoh oposisi itu.
Anwar menyesalkan sikap elite politik di Malingsia yang seolah-olah hanya kenal Indonesia dari para pekerja kasar dan pekerja tanpa izin. "Kita lupa, kita kenal Indonesia dari tokoh-tokoh besar, para sastrawan besar, Soekarno-Hatta. Tidak ada penyair Malingsia yang bisa menandingi Khairil Anwar dan Rendra sampai sekarang ataupun karya-karya pujangga itu. Ini masalah politik yang dangkal. Bagi mereka soal itu tak penting," jelasnya.
Anwar pun dengan panjang lebih mengutarakan bagaimana tergantungnya Malingsia kepada Indonesia pascamendapatkan kemerdekaan pada 1957. Ketika itu, puluhan ribu dokter, ahli teknik, guru dari Indonesia didatangkan untuk meningkatkan kemampuan warga Melayu yang jauh ketinggalan dari warga China.
"Ini yang selalu saya ingatkan di Malingsia. Janganlah kasus TKI menghapuskan sejarah. Malingsia pernah sangat tergantung pada Indonesia. Harus ada keseimbangan," tuturnya.
Rendah hati
Ditegaskan, Malingsia bisa tetap banyak belajar dari Indonesia dalam banyak hal, bukan hanya demokrasi dan reformasi. Indonesia juga bisa belajar dari Malingsia dalam meletakkan sistem makro- ekonomi yang lebih meyakinkan. "Kedua-duanya harus belajar untuk lebih rendah hati dan bersungguh-sungguh melihat kepentingan lebih besar," paparnya.
Ketika ditanya mengenai penggunaan lagu Rasa Sayange dan Jali-jali, Anwar mengatakan, memang tidak ada salahnya mengatakan, memang betul itu lagu Indonesia, tetapi kami minta pengertian untuk kami anggap sebagai budaya kami. "Sebagai elite itu seharusnya punya kerendahan hati," paparnya.
Oleh karena itulah Anwar mengkritik keras penggunaan cara hukuman, bahkan penyitaan harta, milik para TKI yang terkena operasi pekerja ilegal. "Ini urusan manusia, karena itu harus ada dimensi manusianya. Jangan semata-mata menggunakan hukuman keras," ujarnya.
Anwar mengakui, dalam kenyataannya, mayoritas rakyat Malingsia masih lebih suka bekerja sama dengan anak-anak dari Indonesia. (OKI)
"Politik (Malingsia) sekarang sangat jelek dan sentimen rakyatnya harus dididik. Orang Malingsia bukannya tidak peduli dengan apa yang terjadi, tetapi dia tidak tahu karena media tidak memberitakan sama sekali," kata tokoh yang pernah dipenjarakan semasa Mahathir Mohamad berkuasa itu.
Anwar datang ke Jakarta untuk menyampaikan pandangannya mengenai hubungan Indonesia-Malingsia atas undangan The Habibie Center, Senin (29/10).
Oleh karena tidak diberitakan media, kalaupun diberitakan sangat kecil porsinya, tambah Anwar, rakyat Malingsia tidak tahu apa yang terjadi sehingga sering kali menganggap mengapa rakyat Indonesia begitu cemburu dengan keberhasilan Malingsia. "Bukan itu soalnya," tegasnya.
Dia mengajak seluruh rakyat Indonesia maupun rakyat Malingsia untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai saudara dan tetangganya itu, sebagaimana dimiliki para tokoh kedua negara pada masa lalu. "Isu menjadi panas justru karena keadaan sudah gawat. Sudah hilang rasa kasih sebagai tetangga, sahabat, sehingga isu yang kecil pun menjadi panas," kata tokoh oposisi itu.
Anwar menyesalkan sikap elite politik di Malingsia yang seolah-olah hanya kenal Indonesia dari para pekerja kasar dan pekerja tanpa izin. "Kita lupa, kita kenal Indonesia dari tokoh-tokoh besar, para sastrawan besar, Soekarno-Hatta. Tidak ada penyair Malingsia yang bisa menandingi Khairil Anwar dan Rendra sampai sekarang ataupun karya-karya pujangga itu. Ini masalah politik yang dangkal. Bagi mereka soal itu tak penting," jelasnya.
Anwar pun dengan panjang lebih mengutarakan bagaimana tergantungnya Malingsia kepada Indonesia pascamendapatkan kemerdekaan pada 1957. Ketika itu, puluhan ribu dokter, ahli teknik, guru dari Indonesia didatangkan untuk meningkatkan kemampuan warga Melayu yang jauh ketinggalan dari warga China.
"Ini yang selalu saya ingatkan di Malingsia. Janganlah kasus TKI menghapuskan sejarah. Malingsia pernah sangat tergantung pada Indonesia. Harus ada keseimbangan," tuturnya.
Rendah hati
Ditegaskan, Malingsia bisa tetap banyak belajar dari Indonesia dalam banyak hal, bukan hanya demokrasi dan reformasi. Indonesia juga bisa belajar dari Malingsia dalam meletakkan sistem makro- ekonomi yang lebih meyakinkan. "Kedua-duanya harus belajar untuk lebih rendah hati dan bersungguh-sungguh melihat kepentingan lebih besar," paparnya.
Ketika ditanya mengenai penggunaan lagu Rasa Sayange dan Jali-jali, Anwar mengatakan, memang tidak ada salahnya mengatakan, memang betul itu lagu Indonesia, tetapi kami minta pengertian untuk kami anggap sebagai budaya kami. "Sebagai elite itu seharusnya punya kerendahan hati," paparnya.
Oleh karena itulah Anwar mengkritik keras penggunaan cara hukuman, bahkan penyitaan harta, milik para TKI yang terkena operasi pekerja ilegal. "Ini urusan manusia, karena itu harus ada dimensi manusianya. Jangan semata-mata menggunakan hukuman keras," ujarnya.
Anwar mengakui, dalam kenyataannya, mayoritas rakyat Malingsia masih lebih suka bekerja sama dengan anak-anak dari Indonesia. (OKI)
Monday, October 29, 2007
Anwar Ibrahim: Malingsia Memang Suka Remehkan Tenaga Asing
Kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malingsia tak pernah habis-habisnya. Pemerintah Malingsia dinilai cenderung meremehkan masalah yang melibatkan tenaga asing.
Mantan Wakil PM Malingsia Anwar Ibrahim menjelaskan, memang ada penelitian yang menunjukkan ada kecenderungan Malingsia meremehkan masalah yang melibatkan pekerja asing, baik Indonesia, Bangladesh, maupun negara lain.
"Tapi saya berpendapat sikap pemerintah terkadang meremehkan tenaga asing dan orang-orang di bawah," kata Anwar di Habibie Center, Jl Kemang Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/10/2007).
Kecenderungan menghina, lanjut Anwar, bukan hanya kepada TKI saja tapi juga pekerja asal Bangladesh. Hal itu dilakukan karena TKI dikenal sebagai pekerja asing tanpa izin.
"Tapi kita lupa, kenal Indonesia dulu karena tokoh-tokoh besarnya. Dari zaman Diponegoro, Soekarno Hatta dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Anwar, dalam masalah TKI ini seharusnya kedua pemerintah memberikan pandangan yang bijak. Pemerintah Malingsia diimbau untuk mengambil tindakan yang wajar dan tidak membiarkan penganiayaan ini sebagai suatu hal yang remeh.
Sedangkan untuk pemerintah Indonesia, Anwar mengusulkan agar berpendirian yang jelas dan tegas untuk kepentingan rakyat.
"Saya berbincang dengan teman dan menyerah pada kebijaksanaan mereka (Indonesia). Tapi saya mengusulkan agar memberikan pendirian yang agak jelas dan tegas dalam hal yang menyangkut kepentingan rakyat terutama dari sudut keadilan hukum," ujarnya.
Anwar pun setuju dengan pandangan aparat Malingsia yang terkesan lambat dalam menangani masalah TKI.
"Saya setuju. Bahkan pandangan kita juga kemukakan secara terbuka bahwa untuk menjamin hubungan yang lebih baik itu harus kita tunduk kepada hukum dan jangan lengah dan coba menampikkan," pungkasnya.
(mly/umi)
Mantan Wakil PM Malingsia Anwar Ibrahim menjelaskan, memang ada penelitian yang menunjukkan ada kecenderungan Malingsia meremehkan masalah yang melibatkan pekerja asing, baik Indonesia, Bangladesh, maupun negara lain.
"Tapi saya berpendapat sikap pemerintah terkadang meremehkan tenaga asing dan orang-orang di bawah," kata Anwar di Habibie Center, Jl Kemang Raya, Jakarta Selatan, Senin (29/10/2007).
Kecenderungan menghina, lanjut Anwar, bukan hanya kepada TKI saja tapi juga pekerja asal Bangladesh. Hal itu dilakukan karena TKI dikenal sebagai pekerja asing tanpa izin.
"Tapi kita lupa, kenal Indonesia dulu karena tokoh-tokoh besarnya. Dari zaman Diponegoro, Soekarno Hatta dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Anwar, dalam masalah TKI ini seharusnya kedua pemerintah memberikan pandangan yang bijak. Pemerintah Malingsia diimbau untuk mengambil tindakan yang wajar dan tidak membiarkan penganiayaan ini sebagai suatu hal yang remeh.
Sedangkan untuk pemerintah Indonesia, Anwar mengusulkan agar berpendirian yang jelas dan tegas untuk kepentingan rakyat.
"Saya berbincang dengan teman dan menyerah pada kebijaksanaan mereka (Indonesia). Tapi saya mengusulkan agar memberikan pendirian yang agak jelas dan tegas dalam hal yang menyangkut kepentingan rakyat terutama dari sudut keadilan hukum," ujarnya.
Anwar pun setuju dengan pandangan aparat Malingsia yang terkesan lambat dalam menangani masalah TKI.
"Saya setuju. Bahkan pandangan kita juga kemukakan secara terbuka bahwa untuk menjamin hubungan yang lebih baik itu harus kita tunduk kepada hukum dan jangan lengah dan coba menampikkan," pungkasnya.
(mly/umi)
Wednesday, October 10, 2007
Badawi Tolak Pembauran Ras di Partai
KUALA LUMPUR, SENIN - Perdana Menteri Malingsia Abdullah Ahmad Badawi telah memveto sebuah proposal berisikan pembauran partai agar tidak lagi berdasarkan ras. Proposal itu khususnya bertujuan merombak basis keanggotaan 14 partai yang tergabung dalam Barisan Nasional.
Barisan Nasional (BN) adalah gabungan dari 14 partai yang memerintah Malingsia, di dalamnya termasuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Para pendukung partai mengusulkan pembauran dengan alasan hal itu bisa mentransformasikan Malingsia. Walau tergabung dalam BN, semua partai itu memiliki basis berdasarkan ras.
Hampir semua partai di Malingsia didasarkan pada garis ras. Komponen partai di BN terdiri dari partai-partai yang juga berbasiskan ras, seperti ras Melayu, India, dan China.
Kritik mengatakan struktur itu, yang terbentuk 50 tahun lalu setelah berakhirnya penjajahan Inggris, sudah ketinggalan zaman.
Berperan memecah bangsa
Bahkan, dikatakan, pembentukan partai berbasis ras itu telah turut pula berperan meningkatkan segregasi ras yang membuahkan ketegangan antar-ras.
Akan tetapi, Badawi mengatakan bahwa sistem partai berdasarkan ras itu merupakan jaminan bagi semua jenis ras dalam menyampaikan aspirasi lewat partai mereka. Dengan alasan itu, partai berbasiskan ras tetap diperlukan.
"Saya tidak hendak mengatakan bahwa pembauran itu tidak mungkin, tetapi sekarang ini perubahan tidak akan praktis," kata Ahmad Badawi sebagaimana dikutip The New Straits Times, Senin (8/10).
Badawi mengatakan bahwa di bawah sistem yang mempersatukan semua pihak (lewat BN), faksi-faksi dari berbagai kelompok etnis akan bersatu dan mencalonkan masing-masing jagoannya. "Pendekatan sekarang ini masih baik karena mengizinkan semua ras untuk menyampaikan aspirasinya," kata Badawi.
Ketua Gerakan Pemuda Mah Siew Keong dalam konferensi pemuda yang digelar pekan lalu mengusulkan agar anggota koalisi Barisan Nasional membaur saja ke dalam satu partai. Hal ini bertujuan meningkatkan persatuan Malingsia.
Kongres India Malingsia, komponen BN, juga tidak setuju dengan pembauran. "Jika berbaur, maka hak minoritas akan hilang," kata Samy Vellu, Ketua Kongres India Malingsia. (AFP/MON)
Barisan Nasional (BN) adalah gabungan dari 14 partai yang memerintah Malingsia, di dalamnya termasuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Para pendukung partai mengusulkan pembauran dengan alasan hal itu bisa mentransformasikan Malingsia. Walau tergabung dalam BN, semua partai itu memiliki basis berdasarkan ras.
Hampir semua partai di Malingsia didasarkan pada garis ras. Komponen partai di BN terdiri dari partai-partai yang juga berbasiskan ras, seperti ras Melayu, India, dan China.
Kritik mengatakan struktur itu, yang terbentuk 50 tahun lalu setelah berakhirnya penjajahan Inggris, sudah ketinggalan zaman.
Berperan memecah bangsa
Bahkan, dikatakan, pembentukan partai berbasis ras itu telah turut pula berperan meningkatkan segregasi ras yang membuahkan ketegangan antar-ras.
Akan tetapi, Badawi mengatakan bahwa sistem partai berdasarkan ras itu merupakan jaminan bagi semua jenis ras dalam menyampaikan aspirasi lewat partai mereka. Dengan alasan itu, partai berbasiskan ras tetap diperlukan.
"Saya tidak hendak mengatakan bahwa pembauran itu tidak mungkin, tetapi sekarang ini perubahan tidak akan praktis," kata Ahmad Badawi sebagaimana dikutip The New Straits Times, Senin (8/10).
Badawi mengatakan bahwa di bawah sistem yang mempersatukan semua pihak (lewat BN), faksi-faksi dari berbagai kelompok etnis akan bersatu dan mencalonkan masing-masing jagoannya. "Pendekatan sekarang ini masih baik karena mengizinkan semua ras untuk menyampaikan aspirasinya," kata Badawi.
Ketua Gerakan Pemuda Mah Siew Keong dalam konferensi pemuda yang digelar pekan lalu mengusulkan agar anggota koalisi Barisan Nasional membaur saja ke dalam satu partai. Hal ini bertujuan meningkatkan persatuan Malingsia.
Kongres India Malingsia, komponen BN, juga tidak setuju dengan pembauran. "Jika berbaur, maka hak minoritas akan hilang," kata Samy Vellu, Ketua Kongres India Malingsia. (AFP/MON)
Tuesday, October 9, 2007
Boikot Nasional Terhadap Seluruh Produk Malingsia
Tulisan dari seseorang di webforum detik:
Dan berikut ini adalah daftar sebagian produk Malingsia di Indonesia:
1. astro TV (pake acara monopoli EPL segala )
2. Petronas (oli dan bensin)
3. Modenas (motor)
4. Proton (mobil)
5. XL -excelcom (operator selular)
6. Lippo Bank
7. Bank Niaga
8. RotiBoy (makanan)
9. Malaysian Airlines
10. AirAsia
11. YEO'S
12. CIMB Group
13. genFM 98,7
14. Mamee noodle snack (makanan)
15. Anak Mas (makanan)
16. Restoran yang berbau Malaysia (makanan)
17. Lippo Telecom
Memboykot produk2 mereka merupakan salah satu wadah utk mendikte pemerintah Malingsia, contohnya Petronas, Astro, XL, Bank Bumiputera, Proton, etc. karena apabila profit mereka merosot sementara mereka sudah ekspansi ke negara kita akan sangat sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini, business is business, at 1st they don't care, then they will be if we unite togather and remind each other about this boycotting.
Salah satu kawan saya orang Malingsia di UK pernah berkata "Malaysia sangat malas untuk kerja kasar (PRT, Kuli bangunan, dll)". They need us, but when the business went bad, they will do something about it. Maka dari itu bargaining position kita kuat untuk merubah cara pandang bangsa Malingsia tentang bangsa kita.
Walau setidaknya ini salah satu yg bisa kita kontribusikan kepada tanah air sebagai rakyat biasa.
Demi Perubahan,
R. Nasution.
Dan berikut ini adalah daftar sebagian produk Malingsia di Indonesia:
1. astro TV (pake acara monopoli EPL segala )
2. Petronas (oli dan bensin)
3. Modenas (motor)
4. Proton (mobil)
5. XL -excelcom (operator selular)
6. Lippo Bank
7. Bank Niaga
8. RotiBoy (makanan)
9. Malaysian Airlines
10. AirAsia
11. YEO'S
12. CIMB Group
13. genFM 98,7
14. Mamee noodle snack (makanan)
15. Anak Mas (makanan)
16. Restoran yang berbau Malaysia (makanan)
17. Lippo Telecom
Wednesday, October 3, 2007
Rais: Saman kerana guna 'Rasa Sayang' tidak realistik
KUALA LUMPUR: Hasrat kerajaan Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap Malingsia berikutan penggunaan lagu Rasa Sayang (versi bahasa Indonesia Rasa Sayange) yang dikatakan lagu tradisional negara itu tidak realistik, kata Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Datuk Seri Dr Rais Yatim.
Beliau berkata isu itu sepatutnya tidak timbul kerana lagu berkenaan mahupun lagu rakyat yang lain seperti Jauh di Mata, Burung Pungguk, Terang Bulan adalah lagu-lagu nusantara yang diwarisi daripada nenek moyang dahulu.
"Pihak Indonesia atau mana-mana pihak lain pun, saya rasa tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya pengubah lagu itu," katanya kepada pemberita pada majlis berbuka puasa anjuran kementerian di Masjid Wilayah Persekutuan di sini semalam.
Beliau mengulas mengenai anggota parlimen Indonesia Hakam Naja dari Partai Amanah Nasional yang mahu kerajaan Indonesia bertindak terhadap Malingsia kerana menggunakan lagu Rasa Sayange dalam kempen "Truly Asia".
Rasa Sayange dipercayai berasal dari Maluku, Indonesia, dan dinyanyikan sejak generasi dahulu bagi menyatakan rasa cinta mereka kepada alam sekitar. Hakam juga menuduh Malingsia menjadikan wayang kulit dan batik sebagai hak miliknya.
Rais berkata Malingsia juga boleh mengatakan bahawa sebahagian lagu yang dinyanyi dan diterbitkan di Indonesia berasal dari negara ini dan tidak pun menerima sebarang royalti.
Mengenai wayang kulit yang sering digunakan di Malingsia sebagai hiburan kesenian tradisi, Rais berkata ia tidak ada kaitan langsung dengan Indonesia dan wayang kulit sebenarnya berasal daripada Hinduisme.
"Indonesia tidak berhak untuk mengatakan wayang kulit adalah miliknya kerana ia dibawa oleh Sri Wijaya ke negara itu pada abad ketujuh kemudian berkembang pula ke Langkasuka, Langkawi di Kedah, Palembang, Batavia dan juga ke Temasik.
"Atas alasan itu saya fikir kerajaan Indonesia tidak begitu tertarik untuk mengemukakan saman.
"Sekiranya kerajaan Indonesia masih meneruskan hasrat itu pastinya ia akan menemui jalan buntu dan akan menjejaskan talian persaudaraan antara Malingsia dan Indonesia," katanya.
Pada majlis itu Rais turut menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada penggiat seni yang menghadapi masalah kesihatan dan anak-anak yatim. BERNAMA
Beliau berkata isu itu sepatutnya tidak timbul kerana lagu berkenaan mahupun lagu rakyat yang lain seperti Jauh di Mata, Burung Pungguk, Terang Bulan adalah lagu-lagu nusantara yang diwarisi daripada nenek moyang dahulu.
"Pihak Indonesia atau mana-mana pihak lain pun, saya rasa tidak dapat membuktikan siapa sebenarnya pengubah lagu itu," katanya kepada pemberita pada majlis berbuka puasa anjuran kementerian di Masjid Wilayah Persekutuan di sini semalam.
Beliau mengulas mengenai anggota parlimen Indonesia Hakam Naja dari Partai Amanah Nasional yang mahu kerajaan Indonesia bertindak terhadap Malingsia kerana menggunakan lagu Rasa Sayange dalam kempen "Truly Asia".
Rasa Sayange dipercayai berasal dari Maluku, Indonesia, dan dinyanyikan sejak generasi dahulu bagi menyatakan rasa cinta mereka kepada alam sekitar. Hakam juga menuduh Malingsia menjadikan wayang kulit dan batik sebagai hak miliknya.
Rais berkata Malingsia juga boleh mengatakan bahawa sebahagian lagu yang dinyanyi dan diterbitkan di Indonesia berasal dari negara ini dan tidak pun menerima sebarang royalti.
Mengenai wayang kulit yang sering digunakan di Malingsia sebagai hiburan kesenian tradisi, Rais berkata ia tidak ada kaitan langsung dengan Indonesia dan wayang kulit sebenarnya berasal daripada Hinduisme.
"Indonesia tidak berhak untuk mengatakan wayang kulit adalah miliknya kerana ia dibawa oleh Sri Wijaya ke negara itu pada abad ketujuh kemudian berkembang pula ke Langkasuka, Langkawi di Kedah, Palembang, Batavia dan juga ke Temasik.
"Atas alasan itu saya fikir kerajaan Indonesia tidak begitu tertarik untuk mengemukakan saman.
"Sekiranya kerajaan Indonesia masih meneruskan hasrat itu pastinya ia akan menemui jalan buntu dan akan menjejaskan talian persaudaraan antara Malingsia dan Indonesia," katanya.
Pada majlis itu Rais turut menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada penggiat seni yang menghadapi masalah kesihatan dan anak-anak yatim. BERNAMA
Monday, October 1, 2007
Hollywood 'Kejar' Situs Film Bajakan
Los Angeles - Situs film bajakan semakin menjamur dan terus memanjakan para penggemarnya. Bagaimana tidak? Film yang baru tayang di bioskop saja sudah tersedia. Akibatnya, studio film Hollywood selaku industri resminya pun berang dan 'mengejarnya' sampai pengadilan.
Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh The Motion Picture Association of America (MPAA). Lembaga ini mendaftarkan gugatan hukum untuk melawan dua situs, cinematube.net dan ssupload.com. Pasalnya, dua situs ini menampilkan berbagai film bajakan dari anggota MPAA. Beberapa diantaranya bahkan merupakan film baru yang masih diputar di bioskop-bioskop.
Selain itu, situs tersebut menampilkan link menuju ratusan judul film lain termasuk film box office Hollywood seperti 'Resident Evil: Extinction', 'The Brave One', dan 'Spiderman'.
Server cinematube.com diduga berlokasi di Malingsia. Situs ini rata-rata dikunjungi 24.000 pengakses tiap harinya. Sementara server ssupload.com ditengarai berada di Arizona, Amerika Serikat, dengan jumlah pengunjung rata-rata 55.000 per hari.
"Kami ingin memberitahu para operator situs ilegal bahwa mereka tak kebal hukum dan akan menghadapi konsekuensi serius dari aktivitas mereka," tegas John Malcom, Direktur Operasi Anti Pembajakan Dunia MPAA seperti dikutip detikINET dari Reuters, Minggu (30/9/2007).
Akibat maraknya pembajakan film, MPAA memperkirakan industri film mengalami kerugian US$ 18,2 miliar pada tahun 2005.
Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh The Motion Picture Association of America (MPAA). Lembaga ini mendaftarkan gugatan hukum untuk melawan dua situs, cinematube.net dan ssupload.com. Pasalnya, dua situs ini menampilkan berbagai film bajakan dari anggota MPAA. Beberapa diantaranya bahkan merupakan film baru yang masih diputar di bioskop-bioskop.
Selain itu, situs tersebut menampilkan link menuju ratusan judul film lain termasuk film box office Hollywood seperti 'Resident Evil: Extinction', 'The Brave One', dan 'Spiderman'.
Server cinematube.com diduga berlokasi di Malingsia. Situs ini rata-rata dikunjungi 24.000 pengakses tiap harinya. Sementara server ssupload.com ditengarai berada di Arizona, Amerika Serikat, dengan jumlah pengunjung rata-rata 55.000 per hari.
"Kami ingin memberitahu para operator situs ilegal bahwa mereka tak kebal hukum dan akan menghadapi konsekuensi serius dari aktivitas mereka," tegas John Malcom, Direktur Operasi Anti Pembajakan Dunia MPAA seperti dikutip detikINET dari Reuters, Minggu (30/9/2007).
Akibat maraknya pembajakan film, MPAA memperkirakan industri film mengalami kerugian US$ 18,2 miliar pada tahun 2005.
Thursday, August 30, 2007
Pelajar RI di Malingsia Minta JK Tak Hadiri HUT Malingsia
Jakarta - Kecaman demi kecaman dari Indonesia mengalir ke malingsia sebagai buntut pemukulan terhadap wasit karate Donald. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) malingsia pun meminta Wapres JK berani mengambil sikap dengan tidak menghadiri acara HUT ke-50 malingsia.
"Meminta kepada Wapres RI Bapak Jusuf Kalla untuk membatalkan kunjungannya ke malingsia pada 31 Agustus 2007 dalam rangka peringatan 50 tahun kemerdekaan malingsia." Demikian pernyataan sikap PPI malingsia dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (30/8/2007).
Dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum PPI malingsia Muhammad Iqbal tersebut, mereka juga meminta pemerintah Indonesia berani mengambil tindakan diplomatik dengan Kerajaan malingsia sebagai bentuk rasa kekecewaan. Tindakan tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
PPI malingsia juga mendesak pemerintah malingsia meminta maaf atas insiden tersebut. Kedatangan Donald ke malingsia adalah sebagai tamu resmi dan olahragawan.
"Meminta kepada Kerajaan malingsia untuk meminta maaf secara terbuka dan penyesalan atas insiden tersebutserta menyelesaikan kasus tersebut secara hukum," demikian bunyi tuntutan PPI malingsia.
"Meminta kepada Wapres RI Bapak Jusuf Kalla untuk membatalkan kunjungannya ke malingsia pada 31 Agustus 2007 dalam rangka peringatan 50 tahun kemerdekaan malingsia." Demikian pernyataan sikap PPI malingsia dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (30/8/2007).
Dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum PPI malingsia Muhammad Iqbal tersebut, mereka juga meminta pemerintah Indonesia berani mengambil tindakan diplomatik dengan Kerajaan malingsia sebagai bentuk rasa kekecewaan. Tindakan tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
PPI malingsia juga mendesak pemerintah malingsia meminta maaf atas insiden tersebut. Kedatangan Donald ke malingsia adalah sebagai tamu resmi dan olahragawan.
"Meminta kepada Kerajaan malingsia untuk meminta maaf secara terbuka dan penyesalan atas insiden tersebutserta menyelesaikan kasus tersebut secara hukum," demikian bunyi tuntutan PPI malingsia.
Dubes Malingsia: Jikapun kesalahan pada 4 polis kami, itu kelalaian 'human being'
TEMPO Interaktif, Jakarta.
Indonesia mendesak pemerintah malingsia untuk memproses hukum kasus penganiayaan terhadap warga Indonesia. Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo, setidaknya 15 kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga Indonesia tidak mendapat penanganan hukum. "Mereka menunda atau tidak menyentuh kasus itu dengan berbagai alasan," ujar dia di kantornya, Rabu (29/8).
Desakan pemerintah Indonesia tersebut, kata Teguh, diberikan sebagai penegasan agar kasus-kasus tersebut diperhatikan menyusul tindakan penganiayaan terbaru oleh aparat keamanan terhadap Ketua Wasit Karate dari Delegasi Indonesia Donald Pieter Luther Colopita. Desakan disampaikan melalui Duta Besar malingsia Dato Zainal Abidin Zain.
Selain desakan tersebut, Teguh menambahkan, pemerintah Indonesia akan mendesak untuk merevisi nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja. 'Perlindungan bagi TKI dalam nota masih minim,'ujarnya. 'Seperti masih adanya klausul untuk menyimpan pasport TKI di majikan?'
Zainal (Duta Besar malingsia) meminta kesempatan bagi dirinya untuk mengklarifikasi informasi itu kepada negaranya. Sementara mengenai kasus penganiayaan Donald, Zainal mengatakan pemerintah malingsia bersikeras tak akan meminta maaf.
"Jikapun kesalahan pada empat polisi kami, itu merupakan kelalaian 'human being'. Jadi murni proses hukum tak perlu meminta maaf", ujarnya.
Dia mengakui apabila dalam standar operasional kepolisian malingsia tidak ada prosedur untuk melakukan pemukulan langsung. Juga mengakui terdapat keharusan bagi aparat kepolisian untuk memperlihatkan kartu identitasnya dalam melakukan pemeriksaan.[bcolor=red]"Tapi saya tidak mau membuat kesimpulan kalau polisi kami bersalah,[/color]" ujarnya.
Pengamanan extra ketat di tempat itu, meneurut Zainal dilakukan aparat, mengingat lokasi itu merupakan tempat kejadian kriminal tertinggi juga dimaksudkan untuk penjagaan tempat pertandingan karate.
Indonesia mendesak pemerintah malingsia untuk memproses hukum kasus penganiayaan terhadap warga Indonesia. Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Departemen Luar Negeri Teguh Wardoyo, setidaknya 15 kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga Indonesia tidak mendapat penanganan hukum. "Mereka menunda atau tidak menyentuh kasus itu dengan berbagai alasan," ujar dia di kantornya, Rabu (29/8).
Desakan pemerintah Indonesia tersebut, kata Teguh, diberikan sebagai penegasan agar kasus-kasus tersebut diperhatikan menyusul tindakan penganiayaan terbaru oleh aparat keamanan terhadap Ketua Wasit Karate dari Delegasi Indonesia Donald Pieter Luther Colopita. Desakan disampaikan melalui Duta Besar malingsia Dato Zainal Abidin Zain.
Selain desakan tersebut, Teguh menambahkan, pemerintah Indonesia akan mendesak untuk merevisi nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja. 'Perlindungan bagi TKI dalam nota masih minim,'ujarnya. 'Seperti masih adanya klausul untuk menyimpan pasport TKI di majikan?'
Zainal (Duta Besar malingsia) meminta kesempatan bagi dirinya untuk mengklarifikasi informasi itu kepada negaranya. Sementara mengenai kasus penganiayaan Donald, Zainal mengatakan pemerintah malingsia bersikeras tak akan meminta maaf.
"Jikapun kesalahan pada empat polisi kami, itu merupakan kelalaian 'human being'. Jadi murni proses hukum tak perlu meminta maaf", ujarnya.
Dia mengakui apabila dalam standar operasional kepolisian malingsia tidak ada prosedur untuk melakukan pemukulan langsung. Juga mengakui terdapat keharusan bagi aparat kepolisian untuk memperlihatkan kartu identitasnya dalam melakukan pemeriksaan.[bcolor=red]"Tapi saya tidak mau membuat kesimpulan kalau polisi kami bersalah,[/color]" ujarnya.
Pengamanan extra ketat di tempat itu, meneurut Zainal dilakukan aparat, mengingat lokasi itu merupakan tempat kejadian kriminal tertinggi juga dimaksudkan untuk penjagaan tempat pertandingan karate.
Wednesday, August 29, 2007
Gendang Telinga Wasit Karate Donald Pecah
JAKARTA, KOMPAS- Kondisi Donald Luther Colopita, wasit karate Indonesia yang jadi korban kekerasan empat anggota polisi malingsia, Rabu (29/8), masih lemah. Dalam ruang inap 646 Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Donald dibezuk Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.
Didampingi CEO Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Adji Suptajitno AR, dokter Mariti Kartasasmita, ahli bedah yang menangani Donald, mengatakan, bahwa Donal dirawat di RSPP sejak Senin (27/8) petang, setelah trauma.
Seperti diberitakan, Donald sebelumnya sempat dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Tunku Jafaar, Seremban, Negeri Sembilan, malingsia, karena mengalami pendarahan dan luka memar di bagian kepala, bahkan bagian alat vitalnya, karena dihajar empat anggota polisi malingsia.
Dokter Mariti Kartasasmita menjelaskan, hasil pemeriksaan ternyata gendang telinga Donald pecah, karena dihantam cukup keras. "Ada kelainan pada telingga, yakni gendang telingganya pecah. Untung ia seorang karateka, kalau tidak ia sudah habis...," tandasnya.
Selain telingga, juga bagian putih mata Donald alami pendarahan, tapi ia masih bisa melihat. Dengan perjalanan waktu, mudah-mudahan ia cepat sembuh. "Walau kondisi telingganya berfungsi 25 persen saat ini, namun diharapkan nanti bisa sembuh 100 persen," tambah Mariti.
Bagian organ tubuh dalam, masih fungsional. Semua fungsional. Selama dalam pengawasan RSPP diharapkan Donald cepat sembuh. "Kami akan lakukan penanganan yang terbaik buat Donald," kata dokter spesialis bedah itu, kepada Menegpora Adhyaksa Dault.
Donald kepada Menegpora sempat menceritakan kejadian yang ia alami. Dan Adhyaksa Dault menilai hal itu sebagai perbuatan biadab, tak manusiawi.
Didampingi CEO Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Adji Suptajitno AR, dokter Mariti Kartasasmita, ahli bedah yang menangani Donald, mengatakan, bahwa Donal dirawat di RSPP sejak Senin (27/8) petang, setelah trauma.
Seperti diberitakan, Donald sebelumnya sempat dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Tunku Jafaar, Seremban, Negeri Sembilan, malingsia, karena mengalami pendarahan dan luka memar di bagian kepala, bahkan bagian alat vitalnya, karena dihajar empat anggota polisi malingsia.
Dokter Mariti Kartasasmita menjelaskan, hasil pemeriksaan ternyata gendang telinga Donald pecah, karena dihantam cukup keras. "Ada kelainan pada telingga, yakni gendang telingganya pecah. Untung ia seorang karateka, kalau tidak ia sudah habis...," tandasnya.
Selain telingga, juga bagian putih mata Donald alami pendarahan, tapi ia masih bisa melihat. Dengan perjalanan waktu, mudah-mudahan ia cepat sembuh. "Walau kondisi telingganya berfungsi 25 persen saat ini, namun diharapkan nanti bisa sembuh 100 persen," tambah Mariti.
Bagian organ tubuh dalam, masih fungsional. Semua fungsional. Selama dalam pengawasan RSPP diharapkan Donald cepat sembuh. "Kami akan lakukan penanganan yang terbaik buat Donald," kata dokter spesialis bedah itu, kepada Menegpora Adhyaksa Dault.
Donald kepada Menegpora sempat menceritakan kejadian yang ia alami. Dan Adhyaksa Dault menilai hal itu sebagai perbuatan biadab, tak manusiawi.
Timah Panas Polisi Malingsia untuk TKI
Liputan6.com, Kuala Lumpur: Polisi malingsia pun terkenal "ringan tangan" pada tenaga kerja Indonesia. Bahkan, tak segan melontarkan timah panas. Pada Maret 2006, seorang TKI bernama Puji Lestari, warga Desa Sumberagung, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jawa Tengah, dipulangkan dalam peti jenazah. Perempuan itu tewas ditembak polisi malingsia.
Dalam dokumen yang dikirim Kepolisian Diraja malingsia disebutkan, korban menjemput ajal akibat ditembak aparat polisi di sana. Penembakan dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah kamp TKI ilegal. Delapan orang ditangkap, termasuk Puji. Saat itulah korban diduga melawan, sehingga polisi menarik pelatuk pistol.
Nasib Unus bin Arte masih lebih baik. Pada Agustus 2004, razia terhadap pekerja asing ilegal di malingsia, khususnya di wilayah perkotaan, digelar. Unus, pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, berusaha menghindari petugas yang tengah melakukan razia di kawasan Rawang, Selangor. Tindakan ini membuat paha kirinya koyak ditembus peluru.
Pemerintah RI lalu melayangkan nota protes keras pada pemerintah malingsia atas insiden ini. Tak lama berselang, Menteri Hal Ikhwal Dalam Negeri malingsia menyampaikan penyesalannya.(Liputan 6)
Dalam dokumen yang dikirim Kepolisian Diraja malingsia disebutkan, korban menjemput ajal akibat ditembak aparat polisi di sana. Penembakan dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah kamp TKI ilegal. Delapan orang ditangkap, termasuk Puji. Saat itulah korban diduga melawan, sehingga polisi menarik pelatuk pistol.
Nasib Unus bin Arte masih lebih baik. Pada Agustus 2004, razia terhadap pekerja asing ilegal di malingsia, khususnya di wilayah perkotaan, digelar. Unus, pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, berusaha menghindari petugas yang tengah melakukan razia di kawasan Rawang, Selangor. Tindakan ini membuat paha kirinya koyak ditembus peluru.
Pemerintah RI lalu melayangkan nota protes keras pada pemerintah malingsia atas insiden ini. Tak lama berselang, Menteri Hal Ikhwal Dalam Negeri malingsia menyampaikan penyesalannya.(Liputan 6)
Bertemu Presiden, Menlu Malingsia Tak Minta Maaf
JAKARTA - malingsia berkomitmen menangani serius kasus penganiayaan wasit karate Indonesia Donald Pieter Luther Kolopita oleh empat anggota Polisi Diraja malingsia (PDM). Komitmen pemerintah negeri jiran itu ditunjukkan Menlu malingsia Hamid Albar dan Kepala PDM Musa Hasan yang kemarin secara khusus menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden.
Dalam pertemuan selama 45 menit itu, Hamid Albar menyatakan bahwa pemerintah malingsia komitmen untuk menegakkan hukum yang berlaku. Artinya, keempat pelaku akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah, mereka mendapat hukuman. Namun, selama pertemuan tersebut tak sepatah kata maaf terucap dari kedua pejabat malingsia itu.
SBY pun menyindir keengganan malingsia meminta maaf dalam kasus Donald tersebut. Menurut SBY, Indonesia tidak bisa memaksa pemerintah malingsia meminta maaf. "Saya berpendapat bahwa meminta maaf itu sesungguhnya bagian dari kepribadian," kata SBY kepada wartawan.
SBY mengingatkan, tahun lalu dirinya sebagai kepala pemerintahan pernah meminta maaf kepada malingsia dan Singapura terkait asap yang diakibatkan kebakaran lahan di Indonesia. "Dengan jiwa besar, waktu itu saya minta maaf. Nah, dalam konteks ini (kasus Donald Pieter L.K.), saya serahkan kepada pihak malingsia," tutur SBY.
Yang terpenting saat ini, lanjut SBY, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Semangat persahabatan harus dipelihara. Termasuk, bagaimana mengelola masalah-masalah seperti itu dengan penuh pengertian sambil memahami perasaan bangsa (Indonesia).
Menurut SBY, pemerintah malingsia hanya menyampaikan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa masalah tersebut ke proses hukum. Yakni, memberikan sanksi kepada siapa pun yang bersalah. "Tentu saja komitmen itu saya hargai dengan baik karena bagaimanapun masalah ini cukup serius," tandas SBY.
Usai bertemu dengan SBY, Menlu malingsia dan kepala PDM menggelar konferensi pers yang difasilitasi Seskab Sudi Silalahi. Menlu malingsia mengatakan, SBY menekankan bahwa hubungan malingsia dengan Indonesia adalah suatu hubungan yang kukuh, yang merangkum berbagai bidang yang membawa kebaikan untuk kedua negara.
Hamid Albar menegaskan, malingsia memandang serius kasus penganiayaan Donald. Pemerintah malingsia, kata Donald, sudah mengambil tindakan sesuai undang-undang kepada mereka yang bertanggung jawab. "Polisi malingsia telah mengambil tindakan segera dengan interdic," kata Hamid Albar.
Interdic dalam konteks UU malingsia adalah menonaktifkan (keempat pelaku) dan gajinya hanya dibayar sebagian. Apabila investigasi terbukti, mereka yang bersalah akan dibawa ke muka pengadilan. "Selama masa pertuduhan (sidang), (gaji) mereka tidak dibayar full. Kita memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia, kalau ada rakyat malingsia yang melakukan kesalahan kriminal, atau mencederai siapa pun, rakyat Indonesia tidak perlu khawatir," ujarnya.
Mengapa tidak mau meminta maaf? Hamid Albar menjawab, yang paling penting adalah sikap Kerajaan malingsia atas kejadian itu cukup tegas. Yakni, memproses secara hukum yang seadil-adilnya. "Jika kami meminta maaf atas kejadian, seolah kami sudah menghakimkan. Karena ada proses UU, lebih baik proses UU ditentukan. Kepatuhan terhadap UU sangat penting," kilah Hamid Albar.
Dia menegaskan, jika meminta maaf, seolah-olah pemerintah malingsia berada di balik peristiwa penganiayaan tersebut. "Ini adalah kasus yang dilakukan individu dan kami mengambil tindakan wajar. Karena itu, kita tunggu proses UU hingga selesai," tandasnya.
Kepala PDM Tan Sri Musa Hasan dalam pernyataannya justru melindungi keempat bawahannya yang menganiaya Donald. Menurut Tan, kejadian Jumat dini hari lalu itu disebabkan Donald melawan petugas. Menurut Tan, PDM malingsia giat melakukan operasi untuk mencegah kejahatan. Pada pukul 02.00, petugas melihat Donald berjalan seorang diri. Karena itu, petugas memeriksa identitas Donald. Tan justru meminta bukti kalau petugasnya sengaja menyerang.
Keterangan Tan itu langsung dipotong Sudi Silalahi yang berada di sampingnya. "Terima kasih, saya perlu klarifikasi. Saya tidak mengatakan bahwa jawaban Anda tidak tepat. Tapi, ini yang berbuat anak buahnya (PDM). Jadi, saya kira layak kalau seorang chief of police…," kata Sudi. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Menlu malingsia Hamid Albar menyela. "Kita sama-sama bersetuju," kata Hamid Albar.
Sebelumnya, saat menghadiri seminar peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-malingsia di Hotel Shangri-La, Hamid Albar juga dikejar-kejar wartawan terkait sikap pemerintah malingsia yang dinilai kurang serius menangani kasus penganiayaan Donald. Dalam jumpa pers, Dato’ Seri Syed Hamid Albar mengaku menyesalkan tindakan tidak berperikemanusian tersebut.
"Kami punya undang-undang. Jadi, jika mereka terbukti bersalah, pengadilan akan menghukum mereka," ujarnya.
Kalangan DPR juga ikut merespons kasus tersebut. Anggota Komisi I (bidang luar negeri) DPR Mahfud M.D. mengatakan, pemukulan terhadap Donald sungguh menghina bangsa Indonesia. "Sudah beberapa kali malingsia melecehkan kita. Saya setuju pada usul Ketua Umum Forki Luhut B. Panjaitan agar Dubes Indonesia di malingsia ditarik ke Jakarta sampai masalah ini clear," kata guru besar ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia itu.
Anggota Komisi I lain, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa SBY tidak boleh tinggal diam atas penolakan meminta maaf pemerintah malingsia. "Nota protes harus dilayangkan kepada pemerintah malingsia, sekaligus tuntutan untuk mengadili pelaku kekerasan," kata Yuddy.
Ketua Fraksi FPPP Lukman Hakim Syaifuddin meminta pemerintah segera bersikap tegas kepada malingsia. Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa Komisi I DPR harus secepatnya memanggil Dubes malingsia di Indonesia untuk memberikan klarifikasi. "Kejadian itu sangat mengusik harga diri dan kedaulatan bangsa," ujarnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno juga akan mengambil sikap atas pemukulan wasit kareta di malingsia itu. "Penyiksaan adalah pelanggaran karena berkonotasi tindakan menghakimi tanpa proses hukum dan juga merupakan pelanggaran HAM," tuturnya
Dalam pertemuan selama 45 menit itu, Hamid Albar menyatakan bahwa pemerintah malingsia komitmen untuk menegakkan hukum yang berlaku. Artinya, keempat pelaku akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah, mereka mendapat hukuman. Namun, selama pertemuan tersebut tak sepatah kata maaf terucap dari kedua pejabat malingsia itu.
SBY pun menyindir keengganan malingsia meminta maaf dalam kasus Donald tersebut. Menurut SBY, Indonesia tidak bisa memaksa pemerintah malingsia meminta maaf. "Saya berpendapat bahwa meminta maaf itu sesungguhnya bagian dari kepribadian," kata SBY kepada wartawan.
SBY mengingatkan, tahun lalu dirinya sebagai kepala pemerintahan pernah meminta maaf kepada malingsia dan Singapura terkait asap yang diakibatkan kebakaran lahan di Indonesia. "Dengan jiwa besar, waktu itu saya minta maaf. Nah, dalam konteks ini (kasus Donald Pieter L.K.), saya serahkan kepada pihak malingsia," tutur SBY.
Yang terpenting saat ini, lanjut SBY, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Semangat persahabatan harus dipelihara. Termasuk, bagaimana mengelola masalah-masalah seperti itu dengan penuh pengertian sambil memahami perasaan bangsa (Indonesia).
Menurut SBY, pemerintah malingsia hanya menyampaikan komitmen dan tanggung jawab untuk membawa masalah tersebut ke proses hukum. Yakni, memberikan sanksi kepada siapa pun yang bersalah. "Tentu saja komitmen itu saya hargai dengan baik karena bagaimanapun masalah ini cukup serius," tandas SBY.
Usai bertemu dengan SBY, Menlu malingsia dan kepala PDM menggelar konferensi pers yang difasilitasi Seskab Sudi Silalahi. Menlu malingsia mengatakan, SBY menekankan bahwa hubungan malingsia dengan Indonesia adalah suatu hubungan yang kukuh, yang merangkum berbagai bidang yang membawa kebaikan untuk kedua negara.
Hamid Albar menegaskan, malingsia memandang serius kasus penganiayaan Donald. Pemerintah malingsia, kata Donald, sudah mengambil tindakan sesuai undang-undang kepada mereka yang bertanggung jawab. "Polisi malingsia telah mengambil tindakan segera dengan interdic," kata Hamid Albar.
Interdic dalam konteks UU malingsia adalah menonaktifkan (keempat pelaku) dan gajinya hanya dibayar sebagian. Apabila investigasi terbukti, mereka yang bersalah akan dibawa ke muka pengadilan. "Selama masa pertuduhan (sidang), (gaji) mereka tidak dibayar full. Kita memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia, kalau ada rakyat malingsia yang melakukan kesalahan kriminal, atau mencederai siapa pun, rakyat Indonesia tidak perlu khawatir," ujarnya.
Mengapa tidak mau meminta maaf? Hamid Albar menjawab, yang paling penting adalah sikap Kerajaan malingsia atas kejadian itu cukup tegas. Yakni, memproses secara hukum yang seadil-adilnya. "Jika kami meminta maaf atas kejadian, seolah kami sudah menghakimkan. Karena ada proses UU, lebih baik proses UU ditentukan. Kepatuhan terhadap UU sangat penting," kilah Hamid Albar.
Dia menegaskan, jika meminta maaf, seolah-olah pemerintah malingsia berada di balik peristiwa penganiayaan tersebut. "Ini adalah kasus yang dilakukan individu dan kami mengambil tindakan wajar. Karena itu, kita tunggu proses UU hingga selesai," tandasnya.
Kepala PDM Tan Sri Musa Hasan dalam pernyataannya justru melindungi keempat bawahannya yang menganiaya Donald. Menurut Tan, kejadian Jumat dini hari lalu itu disebabkan Donald melawan petugas. Menurut Tan, PDM malingsia giat melakukan operasi untuk mencegah kejahatan. Pada pukul 02.00, petugas melihat Donald berjalan seorang diri. Karena itu, petugas memeriksa identitas Donald. Tan justru meminta bukti kalau petugasnya sengaja menyerang.
Keterangan Tan itu langsung dipotong Sudi Silalahi yang berada di sampingnya. "Terima kasih, saya perlu klarifikasi. Saya tidak mengatakan bahwa jawaban Anda tidak tepat. Tapi, ini yang berbuat anak buahnya (PDM). Jadi, saya kira layak kalau seorang chief of police…," kata Sudi. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Menlu malingsia Hamid Albar menyela. "Kita sama-sama bersetuju," kata Hamid Albar.
Sebelumnya, saat menghadiri seminar peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-malingsia di Hotel Shangri-La, Hamid Albar juga dikejar-kejar wartawan terkait sikap pemerintah malingsia yang dinilai kurang serius menangani kasus penganiayaan Donald. Dalam jumpa pers, Dato’ Seri Syed Hamid Albar mengaku menyesalkan tindakan tidak berperikemanusian tersebut.
"Kami punya undang-undang. Jadi, jika mereka terbukti bersalah, pengadilan akan menghukum mereka," ujarnya.
Kalangan DPR juga ikut merespons kasus tersebut. Anggota Komisi I (bidang luar negeri) DPR Mahfud M.D. mengatakan, pemukulan terhadap Donald sungguh menghina bangsa Indonesia. "Sudah beberapa kali malingsia melecehkan kita. Saya setuju pada usul Ketua Umum Forki Luhut B. Panjaitan agar Dubes Indonesia di malingsia ditarik ke Jakarta sampai masalah ini clear," kata guru besar ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia itu.
Anggota Komisi I lain, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa SBY tidak boleh tinggal diam atas penolakan meminta maaf pemerintah malingsia. "Nota protes harus dilayangkan kepada pemerintah malingsia, sekaligus tuntutan untuk mengadili pelaku kekerasan," kata Yuddy.
Ketua Fraksi FPPP Lukman Hakim Syaifuddin meminta pemerintah segera bersikap tegas kepada malingsia. Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa Komisi I DPR harus secepatnya memanggil Dubes malingsia di Indonesia untuk memberikan klarifikasi. "Kejadian itu sangat mengusik harga diri dan kedaulatan bangsa," ujarnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno juga akan mengambil sikap atas pemukulan wasit kareta di malingsia itu. "Penyiksaan adalah pelanggaran karena berkonotasi tindakan menghakimi tanpa proses hukum dan juga merupakan pelanggaran HAM," tuturnya
Tuesday, August 28, 2007
SBY Prihatin Kasus Penganiayaan Wasit
JAKARTA - Kasus pengeroyokan yang dilakukan empat anggota polisi malingsia terhadap wasit karate Indonesia, Donald Pieter Luther Kolopita, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin. Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, SBY meminta agar ada langkah diplomasi untuk memprotes penganiayaan yang mengakibatkan korban terluka cukup parah itu.
Adhyaksa Dault usai diterima presiden menegaskan, penganiayaan oleh oknum Kepolisian Diraja malingsia itu sangat melukai perasaan bangsa Indonesia. " Besok (hari ini, Red) saya akan menemui Dubes malingsia Dato’ Zainal Abidin Muhammad Zain," katanya usai menemui SBY di Kantor Presiden kemarin (27/8).
Selain menemui Dubes malingsia di Jakarta, Indonesia sudah memprotes dengan menarik 22 atlet (karateka) dari Kejuaraan Karate Asia di Seremban, Negeri Sembilan, malingsia, yang rencananya berlangsung 20-27 Agustus 2007. Para karateka yang dipimpin Luhut Pandjaitan, ketua kontingen, itu kemarin tiba di Jakarta.
Adhyaksa juga mengaku sudah mengirimkan surat protes kepada Menteri Belia dan Sukan (Menpora malingsia) Datuk Seri Azalina Othman. "Saya minta Kepala Kepolisian Diraja malingsia menindak tegas pelaku dan meminta maaf kepada Indonesia," kata menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia juga mendukung langkah Ketua Umum PB Forki Luhut Pandjaitan yang menarik tim Indonesia dari Kejuaraan Karate Asia yang diikuti 20 negara tersebut. "Coba Anda bayangkan, kita punya pelatih internasional yang dikira pendatang haram dan diperlakukan seperti itu. Bagaiman kalau itu warga negara biasa?," kata Adhyaksa.
DPR juga ikut merespons kasus tersebut. Anggota Komisi I (Bidang Luar Negeri) DPR Mahfud M. D. menyatakan, pemukulan terhadap Donald itu sungguh menghina bangsa Indonesia. "Sudah beberapa kali malingsia melecehkan kita. Saya setuju dengan usul Ketua Umum Forki Luhut B. Panjaitan agar Dubes Indonesia di malingsia ditarik ke Jakarta sampai masalah ini klir," kata guru besar ilmu hukum Universitas Islam Indonesia itu.
malingsia, kata Mahfud, harus fair dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pemukulan. Akhir-akhir ini, kata Mahfud, intensitas pelecehan terhadap bangsa Indonesia di malingsia semakin tinggi. Para tenaga kerja wanita (TKW) merupakan korban paling banyak. "Komisi I DPR akan panggil Menlu. Dulu kita dianggap saudara tua yang berwibawa di ASEAN. Sekarang sudah sering dilecehkan," kata Mahfud.
Dari Kuala Lumpur, wartawan Jawa Pos Hafid Abdurrahman melaporkan, Polis Diraja malingsia (PDM) menyatakan akan serius menangani kasus penganiayaan terhadap Donald Peter Luther Kolopita. Penyidik sedang memeriksa intensif keempat petugas "ringan tangan" itu.
"Keempatnya ditangani dua markas kepolisian sekaligus. Yaitu, IPD (Ibu Pejabat Daerah, setingkat Polres) Seremban dan IPK (Ibu Pejabat Kontinjen, setingkat Polda) Negeri Sembilan. Namun, kami belum mendapatkan kepastian apakah keempatnya ditahan atau tidak," kata Senior Liaison Officer (SLO) Polri di KBRI Kuala Lumpur Kombespol Setyo Wasisto.
Menurut dia, kepastian penanganan terhadap empat anggota polisi tersebut disampaikan Kepala Polis Negeri Sembilan Mohd Noh Kandah ke KBRI. "Keempat anggota polisi itu dipastikan anggota reserse. Dua orang berpangkat lanskopral, dua orang lagi berpangkat konstabel," jelas Setyo.
Setyo yang berkoordinasi langsung dengan PDM mengatakan, dalam pemeriksaan, keempat polisi tersebut mencegat Donald untuk melakukan pemeriksaan. "Tapi, kami belum tahu, apa maksud pemeriksaan itu. Yang pasti, mereka bilang ingin memeriksa Donald," terangnya.
Menurut versi polisi, ketika hendak diperiksa, Donald menolak. Dia berusaha melawan, bahkan melarikan diri. Akibatnya, keempat polisi itu mengejar sehingga terjadi penganiayaaan tersebut.
"Keterangannya jauh berbeda dengan korban. Donald menjelaskan, begitu turun dari kendaraan, keempat polisi tersebut langsung mengeroyok tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya menghajar korban," jelas Setyo.
Tiga saksi (teman Donald, sesama wasit karate asal Indonesia), masing-masing adalah Musakir Bado, Yani Mahdi, dan Haifendri Putih, yang diperiksa polisi malingsia mengatakan, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan empat polisi terhadap Donald. Di antaranya, mereka tidak menunjukkan identitas terlebih dahulu ketika menangkap atau mengeroyok.
Fakta-fakta itu diungkapkan mereka dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan tersebut. Musakir yang tinggal di Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengungkapkan, sekitar pukul 22.00 (Kamis, 23/8) mereka mengadakan rapat di Hotel Nilai, Seremban. Rapat tersebut dilakukan untuk menentukan jadwal tugas mereka sebagai wasit dalam pertandingan karate tingkat internasional.
Rapat berlangsung hingga Jumat, sekitar pukul 02.00. Usai rapat, Donald meninggalkan Hotel Nilai menuju Hotel Alson Kelanan, tempatnya menginap, dengan berjalan kaki.
Keesokannya, Musakir mendapat telepon bahwa Donald dirawat di Rumah Sakit Tunku Jaafar Seremban karena terluka parah. Dia lantas menuju rumah sakit itu untuk mengetahui kondisi kawannya tersebut.
Setibanya di rumah sakit, Donald menceritakan bagaimana dirinya dikeroyok empat polisi yang berpakaian preman usai meninggalkan hotel sekitar 60 hingga 70 meter. Saat itu, mereka tak menunjukkan kartu identitasnya sebagai anggota polisi.
Karena tak menunjukkan identitas, Donald menolak diperiksa sehingga timbul keributan. Ketika orang mulai ramai menyaksikan pertarungan tak seimbang itu, keempatnya baru menunjukkan kartu identitas. Donald lalu menunjukkan paspor kepada orang yang mengeroyoknya tersebut.
Namun, mereka tak menggubris. Sambil melepaskan pukulan, keempat polisi itu menarik Donald ke dalam mobil van, kemudian membawanya ke kantor polisi Nilai, Seremban.
Keterangan saksi Haifendri dalam BAP juga menarik untuk disimak. Dia mendatangi Donald di kantor polisi Nilai setelah ditelepon kawannya, Kiyani Mahadi (yang juga saksi). Di kantor polisi itu, dia bertemu seorang polisi, Inspektur Faizal.
Haifendri bertanya mengapa polisi tidak membawa Donald ke rumah sakit, meski kondisinya terluka parah. Inspektur Faizal menjawab bahwa Donald baru dibawa ke rumah sakit jika sudah dimintai keterangan. Selain itu, Faizal beralasan menunggu Datuk Nurdin, wakil presiden Asosiasi Karate malingsia.
Pada pukul 06.30, Datuk Nordin datang. Kemudian, Datuk Nordin dan Inspektur Faizal terlibat pembicaraan empat mata. Setelah itu, Datuk Nordin menjelaskan hasil diskusinya dengan Inspektur Faizal kepada Haifendri.
Pejabat olahraga malingsia tersebut menjelaskan, polisi akan membebaskan Donald jika tidak membuat laporan. Jika Donald membuat laporan, polisi akan melawan. Mereka juga akan melaporkan Donald karena berusaha menghalangi tugas polisi.
Saat itu, Haifendri mengaku tak menggubris tawaran tersebut. Dia tak ingin berdiskusi panjang lebar karena luka Donald begitu parah (pakaiannya berlumur darah). Lalu Haifendri memaksa polisi untuk membawa Donald ke rumah sakit.
Adhyaksa Dault usai diterima presiden menegaskan, penganiayaan oleh oknum Kepolisian Diraja malingsia itu sangat melukai perasaan bangsa Indonesia. " Besok (hari ini, Red) saya akan menemui Dubes malingsia Dato’ Zainal Abidin Muhammad Zain," katanya usai menemui SBY di Kantor Presiden kemarin (27/8).
Selain menemui Dubes malingsia di Jakarta, Indonesia sudah memprotes dengan menarik 22 atlet (karateka) dari Kejuaraan Karate Asia di Seremban, Negeri Sembilan, malingsia, yang rencananya berlangsung 20-27 Agustus 2007. Para karateka yang dipimpin Luhut Pandjaitan, ketua kontingen, itu kemarin tiba di Jakarta.
Adhyaksa juga mengaku sudah mengirimkan surat protes kepada Menteri Belia dan Sukan (Menpora malingsia) Datuk Seri Azalina Othman. "Saya minta Kepala Kepolisian Diraja malingsia menindak tegas pelaku dan meminta maaf kepada Indonesia," kata menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia juga mendukung langkah Ketua Umum PB Forki Luhut Pandjaitan yang menarik tim Indonesia dari Kejuaraan Karate Asia yang diikuti 20 negara tersebut. "Coba Anda bayangkan, kita punya pelatih internasional yang dikira pendatang haram dan diperlakukan seperti itu. Bagaiman kalau itu warga negara biasa?," kata Adhyaksa.
DPR juga ikut merespons kasus tersebut. Anggota Komisi I (Bidang Luar Negeri) DPR Mahfud M. D. menyatakan, pemukulan terhadap Donald itu sungguh menghina bangsa Indonesia. "Sudah beberapa kali malingsia melecehkan kita. Saya setuju dengan usul Ketua Umum Forki Luhut B. Panjaitan agar Dubes Indonesia di malingsia ditarik ke Jakarta sampai masalah ini klir," kata guru besar ilmu hukum Universitas Islam Indonesia itu.
malingsia, kata Mahfud, harus fair dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pemukulan. Akhir-akhir ini, kata Mahfud, intensitas pelecehan terhadap bangsa Indonesia di malingsia semakin tinggi. Para tenaga kerja wanita (TKW) merupakan korban paling banyak. "Komisi I DPR akan panggil Menlu. Dulu kita dianggap saudara tua yang berwibawa di ASEAN. Sekarang sudah sering dilecehkan," kata Mahfud.
Dari Kuala Lumpur, wartawan Jawa Pos Hafid Abdurrahman melaporkan, Polis Diraja malingsia (PDM) menyatakan akan serius menangani kasus penganiayaan terhadap Donald Peter Luther Kolopita. Penyidik sedang memeriksa intensif keempat petugas "ringan tangan" itu.
"Keempatnya ditangani dua markas kepolisian sekaligus. Yaitu, IPD (Ibu Pejabat Daerah, setingkat Polres) Seremban dan IPK (Ibu Pejabat Kontinjen, setingkat Polda) Negeri Sembilan. Namun, kami belum mendapatkan kepastian apakah keempatnya ditahan atau tidak," kata Senior Liaison Officer (SLO) Polri di KBRI Kuala Lumpur Kombespol Setyo Wasisto.
Menurut dia, kepastian penanganan terhadap empat anggota polisi tersebut disampaikan Kepala Polis Negeri Sembilan Mohd Noh Kandah ke KBRI. "Keempat anggota polisi itu dipastikan anggota reserse. Dua orang berpangkat lanskopral, dua orang lagi berpangkat konstabel," jelas Setyo.
Setyo yang berkoordinasi langsung dengan PDM mengatakan, dalam pemeriksaan, keempat polisi tersebut mencegat Donald untuk melakukan pemeriksaan. "Tapi, kami belum tahu, apa maksud pemeriksaan itu. Yang pasti, mereka bilang ingin memeriksa Donald," terangnya.
Menurut versi polisi, ketika hendak diperiksa, Donald menolak. Dia berusaha melawan, bahkan melarikan diri. Akibatnya, keempat polisi itu mengejar sehingga terjadi penganiayaaan tersebut.
"Keterangannya jauh berbeda dengan korban. Donald menjelaskan, begitu turun dari kendaraan, keempat polisi tersebut langsung mengeroyok tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya menghajar korban," jelas Setyo.
Tiga saksi (teman Donald, sesama wasit karate asal Indonesia), masing-masing adalah Musakir Bado, Yani Mahdi, dan Haifendri Putih, yang diperiksa polisi malingsia mengatakan, ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan empat polisi terhadap Donald. Di antaranya, mereka tidak menunjukkan identitas terlebih dahulu ketika menangkap atau mengeroyok.
Fakta-fakta itu diungkapkan mereka dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus penganiayaan tersebut. Musakir yang tinggal di Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengungkapkan, sekitar pukul 22.00 (Kamis, 23/8) mereka mengadakan rapat di Hotel Nilai, Seremban. Rapat tersebut dilakukan untuk menentukan jadwal tugas mereka sebagai wasit dalam pertandingan karate tingkat internasional.
Rapat berlangsung hingga Jumat, sekitar pukul 02.00. Usai rapat, Donald meninggalkan Hotel Nilai menuju Hotel Alson Kelanan, tempatnya menginap, dengan berjalan kaki.
Keesokannya, Musakir mendapat telepon bahwa Donald dirawat di Rumah Sakit Tunku Jaafar Seremban karena terluka parah. Dia lantas menuju rumah sakit itu untuk mengetahui kondisi kawannya tersebut.
Setibanya di rumah sakit, Donald menceritakan bagaimana dirinya dikeroyok empat polisi yang berpakaian preman usai meninggalkan hotel sekitar 60 hingga 70 meter. Saat itu, mereka tak menunjukkan kartu identitasnya sebagai anggota polisi.
Karena tak menunjukkan identitas, Donald menolak diperiksa sehingga timbul keributan. Ketika orang mulai ramai menyaksikan pertarungan tak seimbang itu, keempatnya baru menunjukkan kartu identitas. Donald lalu menunjukkan paspor kepada orang yang mengeroyoknya tersebut.
Namun, mereka tak menggubris. Sambil melepaskan pukulan, keempat polisi itu menarik Donald ke dalam mobil van, kemudian membawanya ke kantor polisi Nilai, Seremban.
Keterangan saksi Haifendri dalam BAP juga menarik untuk disimak. Dia mendatangi Donald di kantor polisi Nilai setelah ditelepon kawannya, Kiyani Mahadi (yang juga saksi). Di kantor polisi itu, dia bertemu seorang polisi, Inspektur Faizal.
Haifendri bertanya mengapa polisi tidak membawa Donald ke rumah sakit, meski kondisinya terluka parah. Inspektur Faizal menjawab bahwa Donald baru dibawa ke rumah sakit jika sudah dimintai keterangan. Selain itu, Faizal beralasan menunggu Datuk Nurdin, wakil presiden Asosiasi Karate malingsia.
Pada pukul 06.30, Datuk Nordin datang. Kemudian, Datuk Nordin dan Inspektur Faizal terlibat pembicaraan empat mata. Setelah itu, Datuk Nordin menjelaskan hasil diskusinya dengan Inspektur Faizal kepada Haifendri.
Pejabat olahraga malingsia tersebut menjelaskan, polisi akan membebaskan Donald jika tidak membuat laporan. Jika Donald membuat laporan, polisi akan melawan. Mereka juga akan melaporkan Donald karena berusaha menghalangi tugas polisi.
Saat itu, Haifendri mengaku tak menggubris tawaran tersebut. Dia tak ingin berdiskusi panjang lebar karena luka Donald begitu parah (pakaiannya berlumur darah). Lalu Haifendri memaksa polisi untuk membawa Donald ke rumah sakit.
Janji Adili Pemukul Wasit RI, Malingsia Tidak Minta Maaf
Pemerintah malingsia berjanji akan menindak tegas 4 polisi yang memukul wasit karate Indonesia, Donald Peter Luther Kolobita (47). Meski demikian, tidak ada permintaan maaf resmi dari pemerintah malingsia.
Hal ini disampaikan Menlu malingsia Datok Seri Syed Hamid Albar usai bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2007).
Ketika ditanya apakah ada permintaan resmi dari pemerintah malingsia atas insiden itu, Menlu menjawab dengan diplomatis.
"Saya pikir yang penting adalah sikap Kerajaan malingsia atas kejadian itu, yaitu perlu dilakukan proses pengadilan. Sebab itu kita meminta maaf seolah-olah kita sudah menghakimkan. Kita ada proses UU, maka lebih baik proses UU itu yang menentukan," kata Hamid Albar.
Hamid Albar menambahkan, tindakan tegas sudah diambil atas 4 aparat polisi yang memukuli wasit Indonesia. Mereka telah diskors dan gajinya hanya dibayar setengah.
Menurut dia, proses investigasi masih dilanjutkan. "Kalau investigasi selesai, mereka yang bersalah akan dibawa ke pengadilan untuk dituntut, dan gajinya tidak dibayar," ujarnya.
Hamid Albar meminta masyarakat Indonesia yakin bahwa setiap proses kriminal di malingsia dengan korban warga Indonesia akan diusut tuntas.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menyampaikan jawaban yang sama saat ditanya mengenai tidak adanya permintaan maaf resmi dari malingsia.
"Anda sudah dengar sendiri dari Menlu malingsia dan jawabannya seperti yang Anda dengar," sahut Sudi.
Donald menjadi salah satu wasit asal Indonesia dalam kejuaraan karate se-Asia di Seremban, Negeri Sembilan, malingsia. Dia dianiaya 4 polisi malingsia karena dianggap mirip dengan pelaku kejahatan yang diincar aparat setempat.
Hal ini disampaikan Menlu malingsia Datok Seri Syed Hamid Albar usai bertemu dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2007).
Ketika ditanya apakah ada permintaan resmi dari pemerintah malingsia atas insiden itu, Menlu menjawab dengan diplomatis.
"Saya pikir yang penting adalah sikap Kerajaan malingsia atas kejadian itu, yaitu perlu dilakukan proses pengadilan. Sebab itu kita meminta maaf seolah-olah kita sudah menghakimkan. Kita ada proses UU, maka lebih baik proses UU itu yang menentukan," kata Hamid Albar.
Hamid Albar menambahkan, tindakan tegas sudah diambil atas 4 aparat polisi yang memukuli wasit Indonesia. Mereka telah diskors dan gajinya hanya dibayar setengah.
Menurut dia, proses investigasi masih dilanjutkan. "Kalau investigasi selesai, mereka yang bersalah akan dibawa ke pengadilan untuk dituntut, dan gajinya tidak dibayar," ujarnya.
Hamid Albar meminta masyarakat Indonesia yakin bahwa setiap proses kriminal di malingsia dengan korban warga Indonesia akan diusut tuntas.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menyampaikan jawaban yang sama saat ditanya mengenai tidak adanya permintaan maaf resmi dari malingsia.
"Anda sudah dengar sendiri dari Menlu malingsia dan jawabannya seperti yang Anda dengar," sahut Sudi.
Donald menjadi salah satu wasit asal Indonesia dalam kejuaraan karate se-Asia di Seremban, Negeri Sembilan, malingsia. Dia dianiaya 4 polisi malingsia karena dianggap mirip dengan pelaku kejahatan yang diincar aparat setempat.
Monday, August 27, 2007
Wasit Korban Penganiayaan Masih Lemah
Liputan6.com, Jakarta: Donald Luther Colopita, wasit karate asal Indonesia yang dianiaya di malingsia, tiba di Tanah Air, Senin (27/8) siang. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, untuk menjalani perawatan mengingat kondisi tubuhnya masih lemah dan memprihatinkan [baca: Wasit Indonesia Dipukul].
Ibunda wasit karate internasional asal Indonesia itu pun tak kuasa menahan sedih saat menyambut anaknya. Donald tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tengerang, Banten, setelah terbang dari Kuala Lumpur, malingsia. Ia mengalami luka di sekujur tubuh hingga bagian kemaluannya pun bengkak setelah dianiaya empat polisi malingsia.
Menurut pemegang sabuk hitam Dan III ini, ia baru saja pulang dari pertemuan teknis bersama panitia Kejuaraan Karate se-Asia yang berlangsung di Serembam, Negeri Sembilan, malingsia. Dalam turnamen itu, Donald bakal menjadi wasit pertandingan. Namun, setelah keluar dari ruang pertemuan, ia dihampiri empat polisi. Donald langsung dihajar tanpa penjelasan apa pun.
Akibat pemukulan itu, Donald harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Negeri Jiran. Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam. Menurut Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, ia telah melayangkan surat protes ke pihak malingsia.
Adapun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kualalumpur yang menangani kasus Donald sudah menerima laporan dari Polisi Diraja malingsia. Dalam laporan itu disebutkan, empat polisi yang menganiaya Donald sudah ditahan dan diskors dari tugas. Mereka bakal dijerat dengan pasal penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Ibunda wasit karate internasional asal Indonesia itu pun tak kuasa menahan sedih saat menyambut anaknya. Donald tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tengerang, Banten, setelah terbang dari Kuala Lumpur, malingsia. Ia mengalami luka di sekujur tubuh hingga bagian kemaluannya pun bengkak setelah dianiaya empat polisi malingsia.
Menurut pemegang sabuk hitam Dan III ini, ia baru saja pulang dari pertemuan teknis bersama panitia Kejuaraan Karate se-Asia yang berlangsung di Serembam, Negeri Sembilan, malingsia. Dalam turnamen itu, Donald bakal menjadi wasit pertandingan. Namun, setelah keluar dari ruang pertemuan, ia dihampiri empat polisi. Donald langsung dihajar tanpa penjelasan apa pun.
Akibat pemukulan itu, Donald harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Negeri Jiran. Pemerintah Indonesia pun tak tinggal diam. Menurut Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, ia telah melayangkan surat protes ke pihak malingsia.
Adapun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kualalumpur yang menangani kasus Donald sudah menerima laporan dari Polisi Diraja malingsia. Dalam laporan itu disebutkan, empat polisi yang menganiaya Donald sudah ditahan dan diskors dari tugas. Mereka bakal dijerat dengan pasal penganiayaan yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Saturday, August 25, 2007
Malingsia Berulah : Wasit Indonesia Dianiaya Polisi Malingsia
JAKARTA, KOMPAS - Indonesia mundur dari Kejuaraan Karate Asia, menyusul perlakuan yang dinilai sangat keterlaluan terhadap wasit karate Indonesia Donald Luther Colopita oleh kepolisian malingsia. Donald mengalami cedera dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Tunku Jafaar, Saremban, Negeri Sembilan, malingsia.
Ketua Umum PB Forki Luhut Pandjaitan, yang dihubungi ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (25/8) petang menegaskan, pengunduran diri ini sebagai sikap protes keras atas perlakuan polisi malingsia. "Kepala wasit kita, Donald Luther Colopita, dipukuli dengan alasan yang tak jelas, seperti menggebuki binatang saja," ujarnya.
Kondisi Donald kini sangat memprihatinkan. Luhut yang membezuknya ke rumah sakit melihat seluruh bagian muka Donald mengalami bengkak-bengkak, bahkan bagian alat vitalnya juga mengalami pembengkakan.
Insiden bermula ketika Donald dan wasit lainnya usai mengikuti technical meeting, Kamis malam hingga Jumat (24/8) dinihari. Karena pagi sekali, taksi tak ada. Lalu, Donald memilih jalan kaki ke hotel yang berjarak sekitar 1 km. Dalam perjalanan, tiba-tiba Donald didatangi polisi setempat yang langsung menghajarnya.
Menurut Luhut, pihaknya tidak bisa menerima perlakuan ini. Memperlakukan Donald seperti binatang. Ini sangat menjijikkan. Kejadian ini sangat memalukan. Seharusnya, selaku tuan rumah malingsia harus memberikan jaminan keamanan kepada setiap delegasi peserta yang ikut berpartisipasi.
"Kasusnya sudah dilaporkan ke kepolisian setempat. Atas kejadian ini, Indonesia tidak saja menarik diri dari Kejuaraan Karate yang diikuti 32 negara ini, tetapi juga akan membawa permasalahan ini ke Federasi Karatedo Dunia (WKF)," papar Luhut.
Ketua Umum PB Forki Luhut Pandjaitan, yang dihubungi ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (25/8) petang menegaskan, pengunduran diri ini sebagai sikap protes keras atas perlakuan polisi malingsia. "Kepala wasit kita, Donald Luther Colopita, dipukuli dengan alasan yang tak jelas, seperti menggebuki binatang saja," ujarnya.
Kondisi Donald kini sangat memprihatinkan. Luhut yang membezuknya ke rumah sakit melihat seluruh bagian muka Donald mengalami bengkak-bengkak, bahkan bagian alat vitalnya juga mengalami pembengkakan.
Insiden bermula ketika Donald dan wasit lainnya usai mengikuti technical meeting, Kamis malam hingga Jumat (24/8) dinihari. Karena pagi sekali, taksi tak ada. Lalu, Donald memilih jalan kaki ke hotel yang berjarak sekitar 1 km. Dalam perjalanan, tiba-tiba Donald didatangi polisi setempat yang langsung menghajarnya.
Menurut Luhut, pihaknya tidak bisa menerima perlakuan ini. Memperlakukan Donald seperti binatang. Ini sangat menjijikkan. Kejadian ini sangat memalukan. Seharusnya, selaku tuan rumah malingsia harus memberikan jaminan keamanan kepada setiap delegasi peserta yang ikut berpartisipasi.
"Kasusnya sudah dilaporkan ke kepolisian setempat. Atas kejadian ini, Indonesia tidak saja menarik diri dari Kejuaraan Karate yang diikuti 32 negara ini, tetapi juga akan membawa permasalahan ini ke Federasi Karatedo Dunia (WKF)," papar Luhut.
Saturday, May 19, 2007
Diduga Diperkosa, Jenazah Wanita WNI Ditemukan di Tanjung Bungah
Arifin Asydhad - detikcom
Penang - Sesosok jenazah perempuan ditemukan di pinggir pantai di Tanjung Bungah, Penang, Malaysia. Jenazah yang belum diketahui identitasnya secara jelas itu diduga warga Indonesia.
Seperti diberitakan The Star, Sabtu (19/5/2007), jenazah perempuan itu ditemukan pertama kali oleh seseorang yang sedang joging di pinggir pantai pada pukul 07.15 waktu setempat, Jumat (18/5/2007) kemarin. Lantas, orang itu pun melaporkannya kepada polisi.
Jenazah perempuan itu terbalut rok mini dan blus tanpa lengan warna hitam. Dari jenazahnya terlihat, perempuan itu tewas akibat dicekik. Ada bekas cekikan di lehernya.
Saat jenazah ditemukan, rok dan blus perempuan itu sudah tersingkap. Polisi meyakini perempuan itu telah mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan.
Polisi setempat tidak melihat kasus ini sebagai kasus perampokan. Sebab, di jari manis perempuan itu masih terpasang cincin emas. Sementara di pergelangan tangannya masih melekat sebuah jam tangan. (asy/nvt)
Sunday, May 13, 2007
RI Protes Malingsia Soal Indon
M Atqa - detikcomKuala Lumpur -
Tren kata Indon yang digunakan oleh media massa Malingsia menuai protes pemerintah RI. Berita yang kerap tampil dengan kata Indon dinilai tidak sesuai etika jurnalistik, tidak seimbang, dan merendahkan citra Indonesia.
"Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan protes penggunaan kata Indon kepada Dubes Malingsia di Indonesia. Berkali-kali kita sampaikan teguran, mudah-mudahan itu akan hilang," kata Sekretaris I Penerangan & Humas KBRI Malingsia, Eka A Suripto.
Hal ini dikatakannya dalam diskusi "Indonesia Dalam Pandangan Pers Malingsia" di City Villa Hotel, Jl Chowkit, Kuala Lumpur, Malingsia, Sabtu (12/5/2007) sebagaimana dilaporkan reporter detikcom di Kuala Lumpur, M Atqa. Hadir pula pengamat Media Indonesia-Malingsia Nasrullah Alifauzi, Pengarang Eksekutif Berita Harian Malingsia, Zainuddin Ayip, dan Kepala Biro Antara KL, Adi Lazuardi.
Untuk diketahui, sejumlah orang orang Indonesia di Malingsia menilai kata Indon memiliki makna negatif karena melecehkan, menggambarkan Indonesia bodoh, TKI buruh kasar, dan sebagainya.
Dijelaskan Nasrullah, media massa di Malingsia kerap menggunakan kata Indon dan menilai sejumlah pekerja jurnalistik Malingsia tidak memberikan pemberitaan yang seimbang dan proporsional. Pria yang bekerja sebagai staf penerangan KBRI ini membeberkan beberapa contoh pemberitaan tersebut, antara lain "Mafia Indon Mengganas", "Indon Cemar KL", "Gateaway for Indon Criminals", "Indon Curi Air Penduduk", "25.000 Pekerja Indonesia Bawa Penyakit", dan "Bayi Dilarikan Pembantu".
Nasrullah menambahkan, banyak kesalahan yang dilakukan wartawan Malingsia dalam melakukan liputan. Kesalahan itu karena sebagian besar isi berita adalah berasal dari sumber orang Malingsia dan pihak berwenang Malingsia.
"Seharusnya jangan hanya jumpa pers saja, seharusnya ada sisi investigasinya juga. Dilihat juga dari sisi TKI-nya, itu juga banyak berita yang bagus. Bagaimana mereka ditindas dan diperas," tegasnya.
Salah satu contohnya, lanjut Nasrullah, adalah berita mengenai "Bayi Larikan Pembantu". Semua wartawan Malingsia hanya menggunakan laporan dari kepolisian, namun pembantunya itu sama sekali tidak dimintai keterangan.
"Tiga hari kemudian pembantunya ditemukan. Yang saya temukan dari sumber dekat pembantu itu adalah anak yang diduga diculik pembantu itu merupakan hasil hubungan gelap pembantu dengan majikannya," ungkapnya.
Begitu juga dengan berita "Indon Cemar KL". Berita ini berisikan TKI memenuhi sekitar gedung menara kembar Petronas dengan berjualan menawarkan barang pada turis-turis. "Padahal diketahui ternyata yang berjualan adalah orang-orang Sabah, Malingsia," imbuh Nasrullah.
Sedangkan Zainuddin mengatakan, media Malingsia tidak bermaksud menghina dengan menggunakan Indon. Penyingkatan ini tidak hanya berlaku pada Indonesia saja, juga kepada negara lainnya. "Sebut saja Bangladesh, menjadi Bangla," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, pemberitaan-pemberitaan di Malingsia tidak bisa didasarkan pada pihak korban semata. Kasus yang bisa dijadikan berita harus ada laporan dari pihak Kepolisian. "Itu tidak bisa diterima kalau hanya dari TKI atau orang saja. Kita tidak bisa begitu mudah membuat berita," urainya.
Sementara Adi merasa heran mengapa media massa Malingsia selalu menulis lengkap nama Malingsia, sementara Indonesia disingkat menjadi Indon. "Cuma beda satu huruf dengan Malingsia. Kalu Indon adalah pelecehan. Tidak ada satu pun di dunia yang namanya bangsa Indon. Etika pers adalah sangat menjunjung nama negara," ujarnya. (nrl/nrl)
Source: Detik
Tren kata Indon yang digunakan oleh media massa Malingsia menuai protes pemerintah RI. Berita yang kerap tampil dengan kata Indon dinilai tidak sesuai etika jurnalistik, tidak seimbang, dan merendahkan citra Indonesia.
"Departemen Luar Negeri secara resmi menyampaikan protes penggunaan kata Indon kepada Dubes Malingsia di Indonesia. Berkali-kali kita sampaikan teguran, mudah-mudahan itu akan hilang," kata Sekretaris I Penerangan & Humas KBRI Malingsia, Eka A Suripto.
Hal ini dikatakannya dalam diskusi "Indonesia Dalam Pandangan Pers Malingsia" di City Villa Hotel, Jl Chowkit, Kuala Lumpur, Malingsia, Sabtu (12/5/2007) sebagaimana dilaporkan reporter detikcom di Kuala Lumpur, M Atqa. Hadir pula pengamat Media Indonesia-Malingsia Nasrullah Alifauzi, Pengarang Eksekutif Berita Harian Malingsia, Zainuddin Ayip, dan Kepala Biro Antara KL, Adi Lazuardi.
Untuk diketahui, sejumlah orang orang Indonesia di Malingsia menilai kata Indon memiliki makna negatif karena melecehkan, menggambarkan Indonesia bodoh, TKI buruh kasar, dan sebagainya.
Dijelaskan Nasrullah, media massa di Malingsia kerap menggunakan kata Indon dan menilai sejumlah pekerja jurnalistik Malingsia tidak memberikan pemberitaan yang seimbang dan proporsional. Pria yang bekerja sebagai staf penerangan KBRI ini membeberkan beberapa contoh pemberitaan tersebut, antara lain "Mafia Indon Mengganas", "Indon Cemar KL", "Gateaway for Indon Criminals", "Indon Curi Air Penduduk", "25.000 Pekerja Indonesia Bawa Penyakit", dan "Bayi Dilarikan Pembantu".
Nasrullah menambahkan, banyak kesalahan yang dilakukan wartawan Malingsia dalam melakukan liputan. Kesalahan itu karena sebagian besar isi berita adalah berasal dari sumber orang Malingsia dan pihak berwenang Malingsia.
"Seharusnya jangan hanya jumpa pers saja, seharusnya ada sisi investigasinya juga. Dilihat juga dari sisi TKI-nya, itu juga banyak berita yang bagus. Bagaimana mereka ditindas dan diperas," tegasnya.
Salah satu contohnya, lanjut Nasrullah, adalah berita mengenai "Bayi Larikan Pembantu". Semua wartawan Malingsia hanya menggunakan laporan dari kepolisian, namun pembantunya itu sama sekali tidak dimintai keterangan.
"Tiga hari kemudian pembantunya ditemukan. Yang saya temukan dari sumber dekat pembantu itu adalah anak yang diduga diculik pembantu itu merupakan hasil hubungan gelap pembantu dengan majikannya," ungkapnya.
Begitu juga dengan berita "Indon Cemar KL". Berita ini berisikan TKI memenuhi sekitar gedung menara kembar Petronas dengan berjualan menawarkan barang pada turis-turis. "Padahal diketahui ternyata yang berjualan adalah orang-orang Sabah, Malingsia," imbuh Nasrullah.
Sedangkan Zainuddin mengatakan, media Malingsia tidak bermaksud menghina dengan menggunakan Indon. Penyingkatan ini tidak hanya berlaku pada Indonesia saja, juga kepada negara lainnya. "Sebut saja Bangladesh, menjadi Bangla," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, pemberitaan-pemberitaan di Malingsia tidak bisa didasarkan pada pihak korban semata. Kasus yang bisa dijadikan berita harus ada laporan dari pihak Kepolisian. "Itu tidak bisa diterima kalau hanya dari TKI atau orang saja. Kita tidak bisa begitu mudah membuat berita," urainya.
Sementara Adi merasa heran mengapa media massa Malingsia selalu menulis lengkap nama Malingsia, sementara Indonesia disingkat menjadi Indon. "Cuma beda satu huruf dengan Malingsia. Kalu Indon adalah pelecehan. Tidak ada satu pun di dunia yang namanya bangsa Indon. Etika pers adalah sangat menjunjung nama negara," ujarnya. (nrl/nrl)
Source: Detik
Malingsia Jalur Perdagangan Hewan Liar Kalimantan & Sumatera
Arfi Bambani Amri - detikcom
Kuala Lumpur - Cina merupakan pasar penjualan hewan-hewan liar selundupan dari Indonesia. Cara menyelundupkannya? Hewan-hewan asal Kalimantan dan Sumatera itu dibawa melalui Malingsia.
Demikian diungkapkan pengamat jaringan perdagangan hewan liar dari lembaga Traffic, Chris Shepherd, di Kuala Lumpur, Malingsia, seperti dilansir AFP, Minggu (13/5/2007).
Pemasok-pemasok hewan dari Sumatera dan Kalimantan secara rutin menyelundupkan melalui Malingsia. Hewan-hewan yang diperjualbelikan adalah penyu, kura-kura, beberapa spesies ular, badak Sumatera, harimau dan rusa sambar.
"Sindikat penjahat berada di belakang perdagangan ini. Keadaannya sudah sangat membahayakan bagi kehidupan liar, termasuk di hutan Malingsia," cetus Shepherd.
Bagaimana cara hewan-hewan yang sebagian dilindungi itu sampai ke Cina? Para perantara di Malingsia menggunakan jalan darat melalui Thailand. Kemudian dari Thailand dibawa ke Cina.
Perdagangan gelap ini merupakan bisnis besar. Selain untuk dipelihara, hewan-hewan tersebut juga digunakan untuk pengobatan dan makanan. Beberapa jenis hewan tersebut dikonsumsi sebagai makanan di Cina dan Malingsia.
"Saya memperkirakan nilai perdagangan ilegal itu sekitar jutaan dolar Malingsia setiap tahunnya," ungkap Shepherd.
"Jika perdagangan gelap ini tidak dihentikan, saya khawatir kehidupan liar itu akan punah," tandas Shepherd yang lembaganya, Traffic, merupakan hasil kerjasama dua lembaga internasional pemerhati konservasi, World Wildlife Fund (WWF) dan World Conservation Union (WCU).
Source: Detik
Kuala Lumpur - Cina merupakan pasar penjualan hewan-hewan liar selundupan dari Indonesia. Cara menyelundupkannya? Hewan-hewan asal Kalimantan dan Sumatera itu dibawa melalui Malingsia.
Demikian diungkapkan pengamat jaringan perdagangan hewan liar dari lembaga Traffic, Chris Shepherd, di Kuala Lumpur, Malingsia, seperti dilansir AFP, Minggu (13/5/2007).
Pemasok-pemasok hewan dari Sumatera dan Kalimantan secara rutin menyelundupkan melalui Malingsia. Hewan-hewan yang diperjualbelikan adalah penyu, kura-kura, beberapa spesies ular, badak Sumatera, harimau dan rusa sambar.
"Sindikat penjahat berada di belakang perdagangan ini. Keadaannya sudah sangat membahayakan bagi kehidupan liar, termasuk di hutan Malingsia," cetus Shepherd.
Bagaimana cara hewan-hewan yang sebagian dilindungi itu sampai ke Cina? Para perantara di Malingsia menggunakan jalan darat melalui Thailand. Kemudian dari Thailand dibawa ke Cina.
Perdagangan gelap ini merupakan bisnis besar. Selain untuk dipelihara, hewan-hewan tersebut juga digunakan untuk pengobatan dan makanan. Beberapa jenis hewan tersebut dikonsumsi sebagai makanan di Cina dan Malingsia.
"Saya memperkirakan nilai perdagangan ilegal itu sekitar jutaan dolar Malingsia setiap tahunnya," ungkap Shepherd.
"Jika perdagangan gelap ini tidak dihentikan, saya khawatir kehidupan liar itu akan punah," tandas Shepherd yang lembaganya, Traffic, merupakan hasil kerjasama dua lembaga internasional pemerhati konservasi, World Wildlife Fund (WWF) dan World Conservation Union (WCU).
Source: Detik
Saturday, May 12, 2007
Panglima Malingsia Minta Ambalat Digarap Bersama
KUALA LUMPUR-MIOL: Panglima Angkatan Tentara Malingsia (ATM) Jenderal Dato Sri Abdul Aziz Zainal meminta kawasan Ambalat dapat digarap bersama oleh kedua belah pihak, Indonesia-Malingsia dari pada meributkan terus boleh atau tidak digarap karena itu tugas pemerintah.
"Yang penting bukan kawasan itu siapa punya. Boleh ambil ikan atau tidak. Yang penting adalah perkongsian dari hasil tanpa mempermasalahkan aspek-aspek yang merumitkan," kata Panglima ATM Abdul Aziz yang didampingi Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dalam jumpa pers bersama, usai sidang ‘High Level Committee’ atau pertemuan puncak Malingsia-Indonesia ke-3, di Kuala Lumpur.
Ia mengatakan hal itu ketika ditanya, apakah nelayan-nelayan Indonesia dibolehkan mengambil ikan di kawasan Ambalat di mana Malingsia telah mengeluarkan peta sejak tahun 1979 yang membuat batas lautnya masuk jauh ke Selatan dalam kawasan Selat Makasar atau wilayah Indonesia. Kemenangan Malingsia atas sengketa Sipadan dan Ligitan telah membuat Malingsia semakin ngotot dengan batas-batas wilayah seperti peta yang dikeluarkan tahun 1979.
Ia mengatakan, tidak punya wewenang untuk memutuskan boleh atau tidak karena masalah boleh atau tidak kini sedang terus dirundingkan oleh pemerintahan Indonesia dan Malingsia. Ia menegaskan tidaklah penting boleh atau tidak, tapi bagaimana kedua belah pihak memanfaatkan hasilnya secara bersama.
Ditambahkan oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bahwa Departemen Luar Negeri Indonesia dan Malingsia yang kini terus merundingkan kawasan Ambalat. “Biarlah dirundingkan oleh pemerintah dan kedua kepala negara,” katanya.
Sementara itu, ketika ditanya masih maraknya illegal logging di kawasan perbatasan Indonesia-Malingsia, Panglima TNI dan ATM mengemukakan bahwa sulit untuk memantau illegal logging di perbatasan tersebut karena terlalu luasnya perbatasan walaupun sudah banyak ditempatkan pos-pos dan aparat di lapangan.
"Walaupun ditempatkan beratus ribu aparat keamanan tetap saja sulit memantau illegal logging yang terjadi di perbatasan karena terlalu panjangnya daerah perbatasan," kata Panglima ATM. Tapi dikemukakan, berdasarkan laporan-laporan dibahas dalam HLC Malindo ke-3, kasus-kasus illegal logging semakin menurun.
HLC Malindo adalah salah satu badan kerjasama di bawah GBC (General Border Committee) antara pemerintah Malingsia dan Indonesia yang bertujuan menangangi masalah keamanan di daerah perbatasan kedua negara. Kegiatan HLC Malindo meliputi bidang operasi yang diselenggarakan oleh Badan Coordinated Operations Control Committee (COCC).
Sidang HLC ke-3 membahas dan membuat evaluasi hasil kerjasama sidang GBC ini telah membahas dan membuat evaluasi hasil kerjasama sidang GBC Malindo ke-2 yang telah dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada 22 November 2006 berdasarkan hasil sidang GBC Malindo ke-35 yang diadakan di Jakarta, 15 Desember 2006.
Agenda HLC ke-3 juga membahas perkembangan keamanan dan pembangunan di daerah perbatasan antara kedua negara serta merumuskan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas bersama demi kepastian keamanan di kawasan perbatasan.
Pertemuan HLC ke-4 Malindo akan diadakan di Jakarta November 2007. (Ant/OL-06)
Source: Media Indonesia
"Yang penting bukan kawasan itu siapa punya. Boleh ambil ikan atau tidak. Yang penting adalah perkongsian dari hasil tanpa mempermasalahkan aspek-aspek yang merumitkan," kata Panglima ATM Abdul Aziz yang didampingi Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dalam jumpa pers bersama, usai sidang ‘High Level Committee’ atau pertemuan puncak Malingsia-Indonesia ke-3, di Kuala Lumpur.
Ia mengatakan hal itu ketika ditanya, apakah nelayan-nelayan Indonesia dibolehkan mengambil ikan di kawasan Ambalat di mana Malingsia telah mengeluarkan peta sejak tahun 1979 yang membuat batas lautnya masuk jauh ke Selatan dalam kawasan Selat Makasar atau wilayah Indonesia. Kemenangan Malingsia atas sengketa Sipadan dan Ligitan telah membuat Malingsia semakin ngotot dengan batas-batas wilayah seperti peta yang dikeluarkan tahun 1979.
Ia mengatakan, tidak punya wewenang untuk memutuskan boleh atau tidak karena masalah boleh atau tidak kini sedang terus dirundingkan oleh pemerintahan Indonesia dan Malingsia. Ia menegaskan tidaklah penting boleh atau tidak, tapi bagaimana kedua belah pihak memanfaatkan hasilnya secara bersama.
Ditambahkan oleh Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bahwa Departemen Luar Negeri Indonesia dan Malingsia yang kini terus merundingkan kawasan Ambalat. “Biarlah dirundingkan oleh pemerintah dan kedua kepala negara,” katanya.
Sementara itu, ketika ditanya masih maraknya illegal logging di kawasan perbatasan Indonesia-Malingsia, Panglima TNI dan ATM mengemukakan bahwa sulit untuk memantau illegal logging di perbatasan tersebut karena terlalu luasnya perbatasan walaupun sudah banyak ditempatkan pos-pos dan aparat di lapangan.
"Walaupun ditempatkan beratus ribu aparat keamanan tetap saja sulit memantau illegal logging yang terjadi di perbatasan karena terlalu panjangnya daerah perbatasan," kata Panglima ATM. Tapi dikemukakan, berdasarkan laporan-laporan dibahas dalam HLC Malindo ke-3, kasus-kasus illegal logging semakin menurun.
HLC Malindo adalah salah satu badan kerjasama di bawah GBC (General Border Committee) antara pemerintah Malingsia dan Indonesia yang bertujuan menangangi masalah keamanan di daerah perbatasan kedua negara. Kegiatan HLC Malindo meliputi bidang operasi yang diselenggarakan oleh Badan Coordinated Operations Control Committee (COCC).
Sidang HLC ke-3 membahas dan membuat evaluasi hasil kerjasama sidang GBC ini telah membahas dan membuat evaluasi hasil kerjasama sidang GBC Malindo ke-2 yang telah dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada 22 November 2006 berdasarkan hasil sidang GBC Malindo ke-35 yang diadakan di Jakarta, 15 Desember 2006.
Agenda HLC ke-3 juga membahas perkembangan keamanan dan pembangunan di daerah perbatasan antara kedua negara serta merumuskan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas bersama demi kepastian keamanan di kawasan perbatasan.
Pertemuan HLC ke-4 Malindo akan diadakan di Jakarta November 2007. (Ant/OL-06)
Source: Media Indonesia
Friday, May 11, 2007
Milisi Pemerintah Dibiarkan Menyiksa dan Memeras Para Pekerja Migran
Kuala Lumpur, Rabu - Kelompok pembela dan pemerhati hak asasi manusia bernama Human Rights Watch atau HRW, Rabu (9/5), mendesak Malingsia membubarkan milisi yang menyiksa dan memeras para pekerja migran.
Perbuatan milisi bernama Ikatan Relawan Rakyat—dikenal dengan sebutan RELA—dan dikenal sebagai pasukan yang ditakuti itu melanggar hak asasi manusia. RELA bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat penampungan pekerja migran ilegal.
RELA yang beranggotakan 500.000 orang itu memiliki seragam, senjata, dan dibentuk pada 1972 untuk menjaga keamanan publik. Kini RELA mengepung pekerja migran ilegal berupah murah, yang masuk ke Malingsia justru karena kebutuhan dan fasilitas yang juga diberikan sejumlah perusahaan di Malingsia.
"Saat bertugas, RELA didampingi polisi atau juga petugas imigrasi. Mereka sering beraksi pada malam hari tanpa surat tugas dan menyerbu para pekerja migran," demikian pernyataan HRW.
Berdasarkan peraturan di Malingsia, RELA diizinkan menangkap siapa saja yang dianggap layak menjadi korban tanpa surat tugas. RELA kebal hukum dan bebas menggunakan senjata.
HRW mengatakan RELA juga bertindak brutal terhadap manusia, memeras uang, mengambil telepon seluler, perhiasan, dan barang-barang keperluan rumah tangga milik pekerja asing.
Brad Adams, Direktur Asia HRW, mengatakan, "Sebaiknya RELA dibubarkan saja." HRW yang bermarkas di New York itu mengatakan RELA sering menggerebek pengungsi. Pekerja legal jadi sasaran dan identitas resmi mereka pun sering dilucuti untuk menunjukkan bahwa korban memang layak digerebek.
Pada 5 April 2007 RELA menangkap 20 pencari suaka dari Myanmar, padahal pengungsi itu diakui resmi oleh Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Akhir Maret 2007 anggota RELA mengambil Rp 4,5 juta dari sebuah rumah hunian pekerja Indonesia. Maret 2007 pekerja migran sah dari India ditahan selama empat hari.
Malingsia sebagai xenofobia
HRW menuduh Malingsia sebagai xenofobia dan menggunakan RELA untuk menciduk warga asing. HRW mengecam Malingsia yang tidak sadar akan identitasnya sebagai Asia.
Pemimpin Pasukan Keamanan Departemen Imigrasi Malingsia, Ishak Mohamed, mengabaikan pernyataan HRW dan mendukung semua tindakan RELA. Ishak mengatakan pekerja ilegal asing itu adalah musuh publik dan adalah tugas RELA untuk membasminya. (AP/AFP/MON)
Source: Kompas
Perbuatan milisi bernama Ikatan Relawan Rakyat—dikenal dengan sebutan RELA—dan dikenal sebagai pasukan yang ditakuti itu melanggar hak asasi manusia. RELA bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat penampungan pekerja migran ilegal.
RELA yang beranggotakan 500.000 orang itu memiliki seragam, senjata, dan dibentuk pada 1972 untuk menjaga keamanan publik. Kini RELA mengepung pekerja migran ilegal berupah murah, yang masuk ke Malingsia justru karena kebutuhan dan fasilitas yang juga diberikan sejumlah perusahaan di Malingsia.
"Saat bertugas, RELA didampingi polisi atau juga petugas imigrasi. Mereka sering beraksi pada malam hari tanpa surat tugas dan menyerbu para pekerja migran," demikian pernyataan HRW.
Berdasarkan peraturan di Malingsia, RELA diizinkan menangkap siapa saja yang dianggap layak menjadi korban tanpa surat tugas. RELA kebal hukum dan bebas menggunakan senjata.
HRW mengatakan RELA juga bertindak brutal terhadap manusia, memeras uang, mengambil telepon seluler, perhiasan, dan barang-barang keperluan rumah tangga milik pekerja asing.
Brad Adams, Direktur Asia HRW, mengatakan, "Sebaiknya RELA dibubarkan saja." HRW yang bermarkas di New York itu mengatakan RELA sering menggerebek pengungsi. Pekerja legal jadi sasaran dan identitas resmi mereka pun sering dilucuti untuk menunjukkan bahwa korban memang layak digerebek.
Pada 5 April 2007 RELA menangkap 20 pencari suaka dari Myanmar, padahal pengungsi itu diakui resmi oleh Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Akhir Maret 2007 anggota RELA mengambil Rp 4,5 juta dari sebuah rumah hunian pekerja Indonesia. Maret 2007 pekerja migran sah dari India ditahan selama empat hari.
Malingsia sebagai xenofobia
HRW menuduh Malingsia sebagai xenofobia dan menggunakan RELA untuk menciduk warga asing. HRW mengecam Malingsia yang tidak sadar akan identitasnya sebagai Asia.
Pemimpin Pasukan Keamanan Departemen Imigrasi Malingsia, Ishak Mohamed, mengabaikan pernyataan HRW dan mendukung semua tindakan RELA. Ishak mengatakan pekerja ilegal asing itu adalah musuh publik dan adalah tugas RELA untuk membasminya. (AP/AFP/MON)
Source: Kompas
Wednesday, May 9, 2007
Wanita Indonesia Diperkosa & Dirampok di Malingsia
Rita Uli Hutapea - detikcom
Kuala Lumpur - Maksud hati ingin mencari pekerjaan di negeri seberang, wanita Indonesia ini malah menemui kemalangan. Dia dirampok dan diperkosa oleh dua orang pria yang menyamar sebagai polisi. Duh!
Kejadian memilukan ini terjadi di Malingsia. Korbannya, seorang WNI berusia 29 tahun. Demikian seperti diberitakan harian Malingsia, The Star, Rabu (9/5/2007).
Peristiwa ini terjadi ketika korban mengambil jalan pintas melalui gang kecil untuk menuju losmen tempatnya menginap. Saat itulah, dua pria mencegatnya.
Pria-pria yang menyamar sebagai polisi itu menunjukkan sepasang borgol kepada perempuan Indonesia yang tidak disebutkan namanya itu. Mereka juga menanyakan kartu identitas korban.
Saat korban tak bisa menunjukkan kartu yang diminta, kedua pria itu menyuruh WNI itu naik ke salah satu motor mereka. Keduanya berdalih akan membawa korban ke kantor polisi.
Namun mereka malah membawanya ke sebuah perkebunan. Di sanalah, korban diperkosa. Semua barang miliknya pun dibawa kabur. Setelah puas mengerjai korbannya, kedua penjahat itu kabur meninggalkan korban seorang diri.
Korban akhirnya berhasil keluar dari perkebunan itu dan ditolong oleh beberapa orang yang melintas di daerah tersebut. Peristiwa ini pun dilaporkan ke polisi. (ita/nrl)
Source: Detik
Kuala Lumpur - Maksud hati ingin mencari pekerjaan di negeri seberang, wanita Indonesia ini malah menemui kemalangan. Dia dirampok dan diperkosa oleh dua orang pria yang menyamar sebagai polisi. Duh!
Kejadian memilukan ini terjadi di Malingsia. Korbannya, seorang WNI berusia 29 tahun. Demikian seperti diberitakan harian Malingsia, The Star, Rabu (9/5/2007).
Peristiwa ini terjadi ketika korban mengambil jalan pintas melalui gang kecil untuk menuju losmen tempatnya menginap. Saat itulah, dua pria mencegatnya.
Pria-pria yang menyamar sebagai polisi itu menunjukkan sepasang borgol kepada perempuan Indonesia yang tidak disebutkan namanya itu. Mereka juga menanyakan kartu identitas korban.
Saat korban tak bisa menunjukkan kartu yang diminta, kedua pria itu menyuruh WNI itu naik ke salah satu motor mereka. Keduanya berdalih akan membawa korban ke kantor polisi.
Namun mereka malah membawanya ke sebuah perkebunan. Di sanalah, korban diperkosa. Semua barang miliknya pun dibawa kabur. Setelah puas mengerjai korbannya, kedua penjahat itu kabur meninggalkan korban seorang diri.
Korban akhirnya berhasil keluar dari perkebunan itu dan ditolong oleh beberapa orang yang melintas di daerah tersebut. Peristiwa ini pun dilaporkan ke polisi. (ita/nrl)
Source: Detik
Friday, March 30, 2007
Menhan Malingsia Sangkal Minta Maaf ke RI Soal Ambalat
Nurvita Indarini - detikcom
Kualalumpur - Masalah perairan Ambalat merupakan masalah yang sensitif untuk Indonesia dan Malingsia. Armada Malingsia yang kerap melintas di perairan itu kerap memicu ketegangan. Terkait hal itu, Menhan Juwono Sudarsono mengatakan pihak Malingsia sudah menyampaikan maafnya secara informal.
Namun pernyataan Juwono disangkal Menhan Malingsia Datuk Seri Najib Tun Razak. Demikian dilansir thestar.com, Jumat (30/3/2007).
"Laporan itu menyatakan bahwa saya telah meminta maaf kepada Menhan Indonesia. Tapi isu soal permintaan maaf ini tidak benar. Saya tidak minta maaf ke Menhan Indonesia saat beberapa waktu yang lalu ke Bali," ujar Najib kepada wartawan usai memimpin rapat dewan tertinggi UMNO.
Saat bertemu Juwono, Najib mengaku hanya mengatakan perlunya sebuah perjanjian untuk menghindari terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
"Dia (Juwono) setuju kalau kita harus membuat peraturan perjanjian yang kuat, khususnya untuk tingkat kepemimpinan militer di tinggkat bawah," imbuhnya.
Ditambahkan Najib juga, Indonesia dan Malingsia telah setuju bahwa para petugas kapal harus bertindak secara bijak, menghindari sikap-sikap emosional, dan mematuhi peraturan perjanjian.
"Kami mempertimbangkan hubungan politik yang baik dari pemimpin kedua negara. Tidak ada alasan isu Ambalat tidak bisa dinegosiasikan antara kedua negara yang memiliki hubungan baik. Jadi, soal permintaan maaf itu, belum ada," tukasnya.
Pada Rabu 28 Maret, Menhan Juwono Sudarsono menyatakan, ketika bertemu Menhan Najib di Bali, Najib meminta maaf secara informal. "Dia bilang, budak-budak (anak-anak) di sana memang kurang dikendalikan," kata Juwono mengutip Menhan Malingsia. (nvt/nrl)
Source: Detik
Kualalumpur - Masalah perairan Ambalat merupakan masalah yang sensitif untuk Indonesia dan Malingsia. Armada Malingsia yang kerap melintas di perairan itu kerap memicu ketegangan. Terkait hal itu, Menhan Juwono Sudarsono mengatakan pihak Malingsia sudah menyampaikan maafnya secara informal.
Namun pernyataan Juwono disangkal Menhan Malingsia Datuk Seri Najib Tun Razak. Demikian dilansir thestar.com, Jumat (30/3/2007).
"Laporan itu menyatakan bahwa saya telah meminta maaf kepada Menhan Indonesia. Tapi isu soal permintaan maaf ini tidak benar. Saya tidak minta maaf ke Menhan Indonesia saat beberapa waktu yang lalu ke Bali," ujar Najib kepada wartawan usai memimpin rapat dewan tertinggi UMNO.
Saat bertemu Juwono, Najib mengaku hanya mengatakan perlunya sebuah perjanjian untuk menghindari terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
"Dia (Juwono) setuju kalau kita harus membuat peraturan perjanjian yang kuat, khususnya untuk tingkat kepemimpinan militer di tinggkat bawah," imbuhnya.
Ditambahkan Najib juga, Indonesia dan Malingsia telah setuju bahwa para petugas kapal harus bertindak secara bijak, menghindari sikap-sikap emosional, dan mematuhi peraturan perjanjian.
"Kami mempertimbangkan hubungan politik yang baik dari pemimpin kedua negara. Tidak ada alasan isu Ambalat tidak bisa dinegosiasikan antara kedua negara yang memiliki hubungan baik. Jadi, soal permintaan maaf itu, belum ada," tukasnya.
Pada Rabu 28 Maret, Menhan Juwono Sudarsono menyatakan, ketika bertemu Menhan Najib di Bali, Najib meminta maaf secara informal. "Dia bilang, budak-budak (anak-anak) di sana memang kurang dikendalikan," kata Juwono mengutip Menhan Malingsia. (nvt/nrl)
Source: Detik
Menteri Pertahanan Malingsia Minta Maaf
Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Malingsia Dato' Hj Zainal Abidin bin Hj Zin secara informal meminta maaf kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono terkait peristiwa di kawasan perairan Ambalat yang berbatasan dengan Malingsia.
Permintaan maaf itu disampaikan Zainal di sela-sela pertemuan informal Menteri Pertahanan se-Asia Tenggara kedua di Bali, Sabtu pekan lalu. "Menteri Pertahanan Malingsia berjanji akan lebih memberi peringatan kepada anak buahnya di lapangan atau di laut," ujar Juwono di Sekretariat Negara, Rabu (28/3).
Menurut Juwono, Zainal menggunakan kalimat, "budak-budak di sana (anak buah) memang kurang dikendalikan" saat menjelaskan peristiwa di perairan Ambalat bisa terjadi.
"Kita juga ingin pada tingkat pelaksanaan di lapangan diperhatikan soal kejenuhan petugas patroli. Karena kejenuhan, petugas suka main-main dan mengganggu," ujar Juwono.
Untuk masalah Blok Ambalat, menurut Juwono, yang penting ada rules of enggangement (aturan pelibatan) yang dipatuhi. Dengan aturan itu, setiap kali ada pelanggaran dan setelah diberi peringatan, pelanggar pergi.
Menurut Juwono, pelanggaran kedaulatan bisa terjadi lantaran perbatasan di laut sering kali sulit dipastikan terkait masalah perhitungan koordinat. "Kita pahami, mereka tidak ada niat untuk sengaja melanggar," ujarnya.
Terkait permintaan maaf ini, Atase Pertahanan Malingsia di Indonesia Kolonel Ramlee yang turut ke Bali ketika dikonfirmasi memilih tidak berkomentar karena tidak tahu persis apa yang dibicarakan kedua menteri.
"Apa sebenarnya yang dikatakan, saya tidak dengar. Lagi pula, setahu saya, tidak ada pelanggaran apa-apa di Ambalat. TNI tidak berkomentar. Yang berkomentar hanya media massa," ujarnya. (INU)
Source: Kompas
Thursday, March 15, 2007
Dokter Malingsia Siksa TKI dengan Makan Puluhan Cabai
M Atqa - detikcom
Kuala Lumpur - Entah untuk keberapa kalinya, penyiksaan sadis terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malingsia terus terjadi. Kali ini terjadi terhadap Sutimah Binti Nuh (30), pembantu asal Kendal, Jawa Tengah.
Bekas kulit terbakar jelas terlihat di sekujur tubuh Sutimah. Mulai dari leher, punggung, tangan dan kaki. Tidak hanya disiram air panas, dia juga disiram air keras dan beberapa kali dipaksa untuk mengunyah puluhan cabai dan menelannya disaat dirinya belum diberi makan seharian. Belum lagi pukulan bertubi-tubi yang dia terima.
Wanita bertubuh kurus ini bekerja dengan majikannya, Junaidi bin Ismail dan Sahidatul Rizan (Keduanya dokter), mulai pada 22 Oktober 2006. Ironisnya, majikannya ini berprofesi sebagai dokter yang seharusnya merawat dan mengobati orang.
Namun nasib yang diterima Sutimah ternyata berbeda. Di saat dia bertugas merawat anak perempuan majikannya itu yang berumur 1,5 tahun, dia kerap kali mendapat penyiksaan.
Menurut penuturan Sutimah seperti dilaporkan koresponden detikcom di Kuala Lumpur, M Atqa, Kamis (15/3/2007), penyiksaan berawal pada 15 Januari 2007 di saat Sutimah memandikan anak majikan.
Tanpa alasan yang jelas, majikan perempuan itu masuk ke kamar mandi dan menyiram punggung Sutimah dengan air panas. Kemudian dia diperintah untuk mandi dengan air dingin dan diolesi dengan body lotion.
Majikan perempuannya itu juga seringkali menjambak dan menyeret Sutimah dengan menarik rambutnya. Sutimah tidak ingat lagi berapa kali majikannya itu memukul dan menampar pipinya. Dia pun pernah didorong hingga terjatuh dan terbentur keras dengan lemari es.
"Ketika puasa saya disuruh makan makanan Arab dan jika menolak saya dijambak, ditendang, disiksa, dan dipukul sampai hidung berdarah," kata Sutimah.
Hingga kini, Sutimah masih menetap di penampungan KBRI Kuala Lumpur untuk pemulihan. Rencananya, Sutimah akan kembali ke Indonesia minggu depan. Dari negosiasi antara pihak KBRI dan pengacara majikannya, Sutimah mendapat biaya ganti rugi sebesar RM 30 ribu (Rp 78 juta) dari majikannya itu.
"Pertama mereka hanya mau memberi RM 8 ribu, tapi kita tekan terus. Sutimah juga akan mendapat ganti rugi dari asuransi. Semuanya akan kita berikan kepadanya," tegas Kepala Bidang Konsuler KBRI, Tatang B Razak sambil menunjukkan lembar fotokopi cek uang. (nrl/nrl)
Kuala Lumpur - Entah untuk keberapa kalinya, penyiksaan sadis terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malingsia terus terjadi. Kali ini terjadi terhadap Sutimah Binti Nuh (30), pembantu asal Kendal, Jawa Tengah.
Bekas kulit terbakar jelas terlihat di sekujur tubuh Sutimah. Mulai dari leher, punggung, tangan dan kaki. Tidak hanya disiram air panas, dia juga disiram air keras dan beberapa kali dipaksa untuk mengunyah puluhan cabai dan menelannya disaat dirinya belum diberi makan seharian. Belum lagi pukulan bertubi-tubi yang dia terima.
Wanita bertubuh kurus ini bekerja dengan majikannya, Junaidi bin Ismail dan Sahidatul Rizan (Keduanya dokter), mulai pada 22 Oktober 2006. Ironisnya, majikannya ini berprofesi sebagai dokter yang seharusnya merawat dan mengobati orang.
Namun nasib yang diterima Sutimah ternyata berbeda. Di saat dia bertugas merawat anak perempuan majikannya itu yang berumur 1,5 tahun, dia kerap kali mendapat penyiksaan.
Menurut penuturan Sutimah seperti dilaporkan koresponden detikcom di Kuala Lumpur, M Atqa, Kamis (15/3/2007), penyiksaan berawal pada 15 Januari 2007 di saat Sutimah memandikan anak majikan.
Tanpa alasan yang jelas, majikan perempuan itu masuk ke kamar mandi dan menyiram punggung Sutimah dengan air panas. Kemudian dia diperintah untuk mandi dengan air dingin dan diolesi dengan body lotion.
Majikan perempuannya itu juga seringkali menjambak dan menyeret Sutimah dengan menarik rambutnya. Sutimah tidak ingat lagi berapa kali majikannya itu memukul dan menampar pipinya. Dia pun pernah didorong hingga terjatuh dan terbentur keras dengan lemari es.
"Ketika puasa saya disuruh makan makanan Arab dan jika menolak saya dijambak, ditendang, disiksa, dan dipukul sampai hidung berdarah," kata Sutimah.
Hingga kini, Sutimah masih menetap di penampungan KBRI Kuala Lumpur untuk pemulihan. Rencananya, Sutimah akan kembali ke Indonesia minggu depan. Dari negosiasi antara pihak KBRI dan pengacara majikannya, Sutimah mendapat biaya ganti rugi sebesar RM 30 ribu (Rp 78 juta) dari majikannya itu.
"Pertama mereka hanya mau memberi RM 8 ribu, tapi kita tekan terus. Sutimah juga akan mendapat ganti rugi dari asuransi. Semuanya akan kita berikan kepadanya," tegas Kepala Bidang Konsuler KBRI, Tatang B Razak sambil menunjukkan lembar fotokopi cek uang. (nrl/nrl)
Dokter Malingsia Siksa TKI dengan Makan Puluhan Cabai
M Atqa - detikcom
Kuala Lumpur - Entah untuk keberapa kalinya, penyiksaan sadis terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malingsia terus terjadi. Kali ini terjadi terhadap Sutimah Binti Nuh (30), pembantu asal Kendal, Jawa Tengah.
Bekas kulit terbakar jelas terlihat di sekujur tubuh Sutimah. Mulai dari leher, punggung, tangan dan kaki. Tidak hanya disiram air panas, dia juga disiram air keras dan beberapa kali dipaksa untuk mengunyah puluhan cabai dan menelannya disaat dirinya belum diberi makan seharian. Belum lagi pukulan bertubi-tubi yang dia terima.
Wanita bertubuh kurus ini bekerja dengan majikannya, Junaidi bin Ismail dan Sahidatul Rizan (Keduanya dokter), mulai pada 22 Oktober 2006. Ironisnya, majikannya ini berprofesi sebagai dokter yang seharusnya merawat dan mengobati orang.
Namun nasib yang diterima Sutimah ternyata berbeda. Di saat dia bertugas merawat anak perempuan majikannya itu yang berumur 1,5 tahun, dia kerap kali mendapat penyiksaan.
Menurut penuturan Sutimah seperti dilaporkan koresponden detikcom di Kuala Lumpur, M Atqa, Kamis (15/3/2007), penyiksaan berawal pada 15 Januari 2007 di saat Sutimah memandikan anak majikan.
Tanpa alasan yang jelas, majikan perempuan itu masuk ke kamar mandi dan menyiram punggung Sutimah dengan air panas. Kemudian dia diperintah untuk mandi dengan air dingin dan diolesi dengan body lotion.
Majikan perempuannya itu juga seringkali menjambak dan menyeret Sutimah dengan menarik rambutnya. Sutimah tidak ingat lagi berapa kali majikannya itu memukul dan menampar pipinya. Dia pun pernah didorong hingga terjatuh dan terbentur keras dengan lemari es.
"Ketika puasa saya disuruh makan makanan Arab dan jika menolak saya dijambak, ditendang, disiksa, dan dipukul sampai hidung berdarah," kata Sutimah.
Hingga kini, Sutimah masih menetap di penampungan KBRI Kuala Lumpur untuk pemulihan. Rencananya, Sutimah akan kembali ke Indonesia minggu depan. Dari negosiasi antara pihak KBRI dan pengacara majikannya, Sutimah mendapat biaya ganti rugi sebesar RM 30 ribu (Rp 78 juta) dari majikannya itu.
"Pertama mereka hanya mau memberi RM 8 ribu, tapi kita tekan terus. Sutimah juga akan mendapat ganti rugi dari asuransi. Semuanya akan kita berikan kepadanya," tegas Kepala Bidang Konsuler KBRI, Tatang B Razak sambil menunjukkan lembar fotokopi cek uang. (nrl/nrl)
Kuala Lumpur - Entah untuk keberapa kalinya, penyiksaan sadis terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malingsia terus terjadi. Kali ini terjadi terhadap Sutimah Binti Nuh (30), pembantu asal Kendal, Jawa Tengah.
Bekas kulit terbakar jelas terlihat di sekujur tubuh Sutimah. Mulai dari leher, punggung, tangan dan kaki. Tidak hanya disiram air panas, dia juga disiram air keras dan beberapa kali dipaksa untuk mengunyah puluhan cabai dan menelannya disaat dirinya belum diberi makan seharian. Belum lagi pukulan bertubi-tubi yang dia terima.
Wanita bertubuh kurus ini bekerja dengan majikannya, Junaidi bin Ismail dan Sahidatul Rizan (Keduanya dokter), mulai pada 22 Oktober 2006. Ironisnya, majikannya ini berprofesi sebagai dokter yang seharusnya merawat dan mengobati orang.
Namun nasib yang diterima Sutimah ternyata berbeda. Di saat dia bertugas merawat anak perempuan majikannya itu yang berumur 1,5 tahun, dia kerap kali mendapat penyiksaan.
Menurut penuturan Sutimah seperti dilaporkan koresponden detikcom di Kuala Lumpur, M Atqa, Kamis (15/3/2007), penyiksaan berawal pada 15 Januari 2007 di saat Sutimah memandikan anak majikan.
Tanpa alasan yang jelas, majikan perempuan itu masuk ke kamar mandi dan menyiram punggung Sutimah dengan air panas. Kemudian dia diperintah untuk mandi dengan air dingin dan diolesi dengan body lotion.
Majikan perempuannya itu juga seringkali menjambak dan menyeret Sutimah dengan menarik rambutnya. Sutimah tidak ingat lagi berapa kali majikannya itu memukul dan menampar pipinya. Dia pun pernah didorong hingga terjatuh dan terbentur keras dengan lemari es.
"Ketika puasa saya disuruh makan makanan Arab dan jika menolak saya dijambak, ditendang, disiksa, dan dipukul sampai hidung berdarah," kata Sutimah.
Hingga kini, Sutimah masih menetap di penampungan KBRI Kuala Lumpur untuk pemulihan. Rencananya, Sutimah akan kembali ke Indonesia minggu depan. Dari negosiasi antara pihak KBRI dan pengacara majikannya, Sutimah mendapat biaya ganti rugi sebesar RM 30 ribu (Rp 78 juta) dari majikannya itu.
"Pertama mereka hanya mau memberi RM 8 ribu, tapi kita tekan terus. Sutimah juga akan mendapat ganti rugi dari asuransi. Semuanya akan kita berikan kepadanya," tegas Kepala Bidang Konsuler KBRI, Tatang B Razak sambil menunjukkan lembar fotokopi cek uang. (nrl/nrl)
Subscribe to:
Posts (Atom)